Gandeng TPID, Presiden Jokowi Minta Kepala Daerah Cek Penyebab Inflasi

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Dunia saat ini berada pada posisi yang tidak mudah akibat pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya usai, ditambah perang di Ukraina yang menyebabkan krisis pangan, energi, dan keuangan global.

Situasi global tersebut juga mendorong terjadinya inflasi yang sekarang menjadi momok di semua negara. Inflasi Indonesia per Juli 2022 berada pada angka 4,94 persen (year on year).

Angka tersebut masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lain seperti Turkey yang inflasinya mencapai 79 persen, Uni Eropa 8,9 persen, atau Amerika Serikat yang mencapai 8,5 persen.

Presiden Joko Widodo mendorong seluruh kepala daerah, bupati wali kota dan gubernur untuk bekerja sama denganTim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar bisa mengendalikan inflas.

Bahlan Presiden Jokowi meyakni, jika mampu bekerja sama termasuk dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), maka akan mampu mengendalikan inflasi hingga di bawah angka 3 persen.

“Saya ingin bupati, wali kota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID di daerah dan Tim Pengendali Inflasi Pusat,” ujar Presiden Jokowi dalam siaran pers Sekretariat Presiden

Presiden juga meminta para kepala daerah agar mengecek apa yang menjadi penyebab iterjadinya nflasi di daerahnya masing-masing, sehingga bisa diantisipasi.

“ Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik yang menyebabkan inflasi. Bisa saja beras, bisa saja tadi bawang merah, bisa saja cabai dan dicek,” ujarnya

“Tim Pengendali Inflasi Pusat cek daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah? Disambungkan, ini harus disambungkan karena negara ini negara besar,”

Kepala Negara juga mengingatkan bahwa angka inflasi Indonesia yang masih bisa ditahan untuk berada pada 4,94 persen adalah karena besarnya subsidi untuk energi dari APBN yang mencapai Rp502 triliun.

Presiden pun akan meminta Menteri Keuangan untuk menghitung kemampuan APBN pemerintah dalam melanjutkan subsidi tersebut.

“Pertalite, Pertamax, solar, elpiji, listrik itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian, itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya itu hitung-hitungan kita di tahun ini subsidinya Rp502 triliun, angkanya gede sekali,” ujarnya

“Ini yang harus kita tahu, untuk apa? Untuk menahan agar inflasinya tidak tinggi. Tapi apakah terus-menerus APBN akan kuat? Nanti akan dihitung oleh Menteri Keuangan,”

Terkait harga pangan, Presiden mengajak semua pihak untuk bersyukur karena harga pangan terutama beras di Indonesia masih bisa dikendalikan dan berada pada harga sekitar Rp10.000.

Harga tersebut jauh lebih murah jika dibandingkan harga beras di sejumlah negara, misalnya di Jepang Rp66.000, di Korea Selatan Rp54.000, di Amerika Serikat Rp53.000, dan di Tiongkok Rp26.000.

“Kita juga patut bersyukur baru seminggu yang lalu kita mendapatkan sertifikat penghargaan dari Internasional Rice Research Institute untuk sistem ketahanan pangan kita dan swasembada beras,” ujarnya

“Ini yang harus kita pertahankan dan kita tingkatkan sehingga tidak hanya swasembada beras saja, tapi nanti bisa ekspor beras, ikut mengatasi kelangkaan pangan di beberapa negara karena sudah mengerikan sekali.”