Gegara Ini, Serapan Anggaran di DPU Balikpapan Hanya 15 Persen

BALIKPAPAN,Inibalipapan.com — Saat ini serapan anggaran fisik di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan hingga Mei ini tercatat baru mencapai 15 persen.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, Andi Yusri Ramli mengatakan,  pihaknya sengaja tidak terburu-buru karena masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan yang berulang, yang kemudian menjadi temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

“Selama ini kita ditegur karena ada kesalahan yang berulang, ini yang saya mau hindari. Ini yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Mending kita mulainya, tidak terlalu dicepetin tapi hasilnya nanti bagus. Kita juga tidak telat, masih dalam satu tahun kita bisa selesai,” ujar Andi Yusri Ramli saat dikonfirmasi Inibalikpapan.com, Sabtu (14/5/2022).

Yusri menjelaskan, untuk saat ini proses lelang sudah berjalan untuk pengadaan yang berskala kecil. Sedangkan untuk kegiatan pengadaan langsung sengaja karena masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPK.

“Untuk kegiatan pengadaan langsung sengaja kita tidak mulai dulu, karena masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPK, apa yang perlu diperbaiki berdasarkan arahan dari BPK. Itu harus kami lakukan perbaikan di awal. Supaya tidak terjadi persoalan di pekerjaan berikutnya,” akunya. 

“Berdasarkan penilaian sebelumnya poin yang menjadi catatan dari BPK itu adalah terkait masalah pengawasan pekerjaan, yang dianggap masih kurang. Misalnya ditemukan ada kekurangan volume sehingga dianggap pengawasannya lalai,” terangnya.

Ia menerangkan, untuk tahun 2022 ini total anggaran fisik yang dialokasikan melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan tercatat mencapai Rp 300 miliar lebih, yang akan dibagikan dalam beberapa item pekerjaan. Namun dirinya tidak menyebutkan berapa total proyek yang akan dilelang pada tahun ini.

“Untuk pastinya berapa saya harus buka datanya dulu, termasuk berapa item yang hilang pada tahun ini, saya tidak hafal,” tuturnya. 

Sebelumnya, serapan anggaran di DPU Balikpapan dipertanyakan Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syukri Wahid yang mengatakan, progres pembangunan Daerah Aliran Sungai (DAS) saat ini sedang dalam proses lelang. Karena dalam schedule multi years, dimulainya (start) di tahun 2022.

“Kan ada tiga paket multi years, ada dua yang start-nya di 2021 Perubahan, untuk DAS Ampal di 2022. Ini proses masih tender, konsultan mekaniknya, kemudian konstruksinya kan berjalan. Kita kawal,” kata Syukri Wahid.

Untuk nilainya, terang politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, totalnya sebesar Rp 163 miliar dengan skema multi years sampai tahun 2023 atau dilewati 3 tahun anggaran, yakni APBD Murni 2022, APBD Perubahan 2022, dan APBD Murni 2023 dan Perubahan 2023.

Kata Syukri, Progres pembangunan DAS Ampal ini adalah yang sudah dibebaskan lahannya atau clear. Nanti tahap kedua, baru aspek pembebasan lahannya. Ini lebih ke normalisasi ke hilirnya.

“Itu kalau tidak salah Minggu depan ada sosialisasinya kepada warga sekitar yang ada aktivitas kena dampaknya,” ujarnya.

Syukri juga mempertanyakan lambatnya proses pengerjaan DAS Ampal tersebut. Bahkan, kegiatan fisik sampai saat ini baru mencapai 13 persen, keuangan baru 5 persen. Itu DPU Balikpapan. 

“DPU itu mengatakan kenapa sampai bulan 6 ini kami baru terserap 13 persen. Padahal ini sudah bulan 6. Kalau mereka lambat kan berdampak kepada pelaksanaannya,” tutupnya.