Gelar ToT di Balikpapan, KY Pastikan Akan Pantau Persidangan Sengketa Pilkada

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia (RI) bakal memantau persidangan perkara pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk di Balikpapan.  

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY RI Joko Sasmito dalam Training of Trainee (ToT) di Hotel Novotel Balikpapan pada Kamis (1/8/2024).

Dia mengatakan, pilkada merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang memberikan hak kepada warga negara untuk memilih wakilnya dalam di pemerintahan daerah.

Dalam proses pilkada tersebut, mencakup dari perhitungan suara hingga persidangan perkara pilkada jika terjadi sengketa karena ada tim sukses atau pasangan calon yang tak puas.

“Bahwa jika terjadi sengketa pilkada maka diselesaikan secara hukum persidangan untukproses demokrasi berlangsung Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Karenanya untuk memastikan berjalannya persidangan sengketa pilkada berjalan adil dan benar sesuai ketentuan, pihaknya akan melakukan pemantauan langsung.  

BACA JUGA :

Baca Juga:

Perayaan HUT Kemerdekaan di IKN Paling Istimewa, Jadi Transisi Perpindahan Ibu Kota Negara

Pemantauan ini, tidak hanya mencakup aspek -aspek formal dalam proses persidangan. Tetapi juga mencakup pengamatan terhadap, keberlanjutan dan efesiensi prosedur hukum.

“Pemantaun persidangan  perkara Pilkada bertujuan untuk  menjamin bahwa setiap langkah hukum  diambil dengan itikat baik mengutamakan keadilan dan melibatkan partisipasi aktif baik dari para pihak yang terlibat,” ujarnya

Ia juga menyampaikan bahwa, KY juga telah melaksanakan deklarasi bersama dengan Kemenpora,  fakultas hukum,  Universitas Indonesia, Bawaslu, KPU yang dilaksanakan di Jakarta 17 Januari 2024 lalu.

Dia menambahkan, pendidikan politik bagi  masyarakat di seluruh Indonesia sangat diperlukan untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran politik masyarakat yang memiliki kedudukan dan hak yang sama.

“Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dan pemuda sebagai pengawas dan pemantau pada kebijakan perkara pilkada sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung dari tugas kewenangan KY dalam pengawasan preventif yang diwujudkan melalui kegiatan pada hari ini,”ujarnya.