Golkar Kaltim Akan Gelar Musdalub, Tanggal Pelaksanaan Tunggu DPP

BALIKPAPAN – Partai Golkar menyepakati pembentukan kepanitiaan berupa steering committee dan organizing committee untuk melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa atau Musdalub Golkar Kaltim.

Kordinator Bidang Kepartaian DPP Golkar Ibnu Munzir mengatakan, waktu pelaksanaan Musdalub akan dikonsultasikan dengan Ketua Umum partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Belum menentukan waktu karena kita juga fokus untuk memenangkan Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur tapi konsolidasi partai harus tetap jalan,” usai menghadiri Pleno Diperluas DPD Golkar Kaltim di Novotel, sore tadi (6/3/2018). Pleno dihadiri pengurus DPD Golkar Kaltim, ketua DPD II se Kaltim dan Sekretaris.

Konsolidasi partai itu agar semua elemen Golkar bisa bergerak. “Kalau di Surat Keputusan untuk pembentukan kepanitiaan diberi batas waktu selama sebulan tapi kita juga melihat kondisi di lapangan,” ucapnya.

Pelaksanaan Musdalub nantinya tidak hanya dibuka oleh DPP tapi juga pengurus pusat turut menjadi peserta. Pasalnya, DPD tingkat provinsi merupakan kepanjangan tangan DPP di daerah.

“Agenda utama ya pergantian ketua,” ujar Ibnu yang juga menyinggung mengenai pelaksanaan Pilgub Kaltim. Mengingat Kutai Kartanegara merupakan lumbung suara partai Golkar saat dikomandani Rita Widyasari yang kini fokus pada penyelesaian kasus hukum dengan KPK.

“Berdasarkan pertimbangan tadi, saya yakin tetap solid. Tapi untuk Musdalub masih belum ada nama-nama calon untuk menggantikan posisi ketua karena yang baru terbentuk adalah kepanitiaan,” ungkapnya.

Hanya saja pelaksanaan Musdalub diupayakan sebelum masuk tahap penyetoran Daftar Calon Legislatif Sementara atau DCS pada Juni mendatang. “Tidak masalah karena kami juga sedang konsentrasi untuk orientasi fungsionaris partai,” yakinnya.

Sehingga sesuai jadwal yang diberikan DPP Golkar kepada pelaksana tugas di Kaltim maka Musdalub akan dilaksanakan satu bulan ke depan. Proses dan mekanisme Musdalub juga harus diikuti oleh DPP partai yang identik berwarna kuning ini.

“Waktunya diputuskan oleh DPP, kapan kesiapan Ketua Umum dan kepartaian untuk mengagendakan itu dan tentu saja setiap yang terjadi di lapangan menjadi masukan,” tukasnya.