Gubernur Kaltim Soroti Optimalisasi Pajak & Dana Bagi Hasil

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud saat safari Ramadan di Balikpapan Islamic Center

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Dengan luas daratan mencapai 12,7 juta hektare, Kalimantan Timur (Kaltim) membutuhkan anggaran besar untuk pembangunan. Namun, meski kaya sumber daya alam, APBD Kaltim masih jauh dari cukup.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji menyoroti perlunya optimalisasi pendapatan daerah, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pajak hasil tambang dan perkebunan.

Kesenjangan Pajak Daerah

Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim menunjukkan Kutai Timur menerima bagi hasil pajak daerah Rp1,1 triliun pada 2024, jauh di atas Samarinda (Rp654 miliar) dan Kutai Kartanegara (Rp614 miliar).

“Bagaimana mungkin Kutai Timur dengan jumlah penduduk lebih kecil menerima bagi hasil pajak lebih besar dibanding Samarinda dan Kukar yang memiliki lebih banyak perusahaan tambang?” ujar Gubernur Rudy Mas’ud.

Ia menegaskan optimalisasi pajak daerah harus mencapai 100%, termasuk dari sektor PKB, BBNKB, dan pajak tambang. Saat ini, banyak potensi pajak yang belum tergarap maksimal, bukan semata-mata karena kebocoran, tetapi karena masih banyak yang belum terdata dan terpungut.

Dana Bagi Hasil Sawit Juga Dinilai Tidak Adil

Selain pajak kendaraan dan tambang, Gubernur Kaltim juga mengkritisi dana bagi hasil sawit dari pemerintah pusat. Dengan luas izin perkebunan sawit mencapai 1,4 juta hektare, Kaltim hanya menerima Rp16 miliar, angka yang dinilai jauh dari proporsional.

“Kami tidak tahu bagaimana hitungan pusat, tapi dengan luas lahan seperti ini, dana bagi hasil sawit seharusnya jauh lebih besar,” keluh Gubernur.

Kaltim Berjuang ke Pusat

Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan akan memperjuangkan peningkatan dana bagi hasil di berbagai sektor agar Kaltim bisa mendapatkan haknya secara maksimal dan mendukung pembangunan yang lebih merata.

Dengan strategi optimalisasi pajak dan negosiasi dana bagi hasil ke pusat, Kaltim menargetkan peningkatan pendapatan daerah secara signifikan dalam waktu dekat. (adpimprovkaltim)