Hari ini Menteri PPN/Bappenas Hadiri Konsultasi Regional Kalimantan Bahas RPJMD 2020-2024 Salah Satunya Perpindahan Ibu Kota

BALIKPAPAN, INIbalikpapan.com—Kota  Balikpapan menjadi tuan rumah pelaksanaan rapat Konsultasi Regional Pulau Kalimantan yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)2020-2024 pada masing-masing provinsi yang ada di Kalimantan, pada Selasa dan Rabu (20-21/) di Novotel Balikpapan.

Rencananya konsultasi regional hari pertama ini (20/8) dihadiri seluruh gubernur lima provinsi di Kalimantan, anggota DPR RI Komisi XI  dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro terkait dengan sejumlah isu strategis salah satunya soal perpindahan Ibu Kota Negara  (IKN).

Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas Sri Yanti JS menjelaskan rancangan awal RPJMN 2020-2024 akan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis dan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) .

Sri menyebutkan focus pembahasan dalam dua hari di konsultasi regional mengenai RPJMD 2020-2024 untuk pulau Kalimantan yakni ada 8 isu yakni penguatan sector ekonomi yang meningkatkan pertumbuhan dan investasi, pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi dan pelayanan dasar, revolusi mental, stabilitas Polhuhankam dan pelayanan public, pengembangan antar wilayah di pulau Kalimantan untuk mengurangi kesenjangan, peningkatan kualitas dan daya saing SDM di Kalimantan, isu kebencanaan, perubahan iklim dan lingkungan dan pemindahan ibu kota negara sebagai bagian dari major project RPJMN 2020-2024.

“Untuk mempertajam focus dan pengendalian program, RPJMN 2020-2024 akan disusun bersama major project 2020-2024 yang memuat proyek-proyek strategis dan terintegritas dengan melibatkan  kementerian/lembaga , pemerintah pusat, pemda, BUMN dan masyarakat,” katanya dalam media briefing , Senin malam di Novotel (19/8/2019).

Sri menambahkan konsultasi regional sudah dilakukan untuk tiga pulau yakni Jawa, Sulawesi dan Sumetera pada Juli -Agustus ini. Dari pengalaman tiga pulau itu umumnya permintaan dari gubernurnya itu RPJMD sudah inline dengan RPJMN yang sudah disusun.

“Hanya mereka minta penguatan pada kita contohnya buat major projet di Danau Toba, juga usulan pembanguna jembatan antara pulau Bangka menyambungkan Sumsel (itu belum masuk ke RPJMN kita).kita punya 38 dan itu tidak masuk didalamnya. Oleh Karena itu kita minta masukkan di RPJMDnya sehingga persiapan nanti oleh daerah suatu saat kalau itu sudah siap FS sudah siap kita adopsi pada RPJMN yang kita  koreski yang kita sebut dalam rencana kerja pemerintah,” bebernya.

Lanjutnya pembiayaan pembangunan fisik itu bukan hanya melulu dari APBD, atau APBN tapi juga bisa dari kalangan swasta atau keterlibatan BUMN.

Dalam rapat dua hari ini juga terdapat isu-isu di wilayah Kalimantan seperti potensi sumber daya alam, isu kemiskinan, infrastruktur dasar dan konektivitas intra wilayah kurang memadai, peran wilayah perbatasan sebagai beranda negara belum optimal dan tingginya potensi kebakaran hutan serta isu lingkungan hidup.

Diketahui untuk target RPJMN 2020-2024 yakni tingkat pertumbuhan ekonomi nasional 5,3 persen, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5 – 7 persen dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) antara 4,0 – 4,6 persen.