Hetifah Soroti Pentingnya Evaluasi Pendidikan di Masa Transisi Kepemimpinan Kemendikbud

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengajak masyarakat, khususnya di daerah, untuk memberikan masukan terkait kebijakan pendidikan yang sedang dievaluasi Kemendikbud. Di tengah masa transisi ini, menurut Hetifah, banyak perubahan yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan harus mendapatkan perhatian serius.

“Proses evaluasi ini harus memperhatikan suara dari daerah. Banyak masyarakat yang sudah menyampaikan pendapat melalui berbagai saluran, termasuk WhatsApp. Saya ingin mendengar lebih banyak dari pertemuan-pertemuan seperti ini, agar kita bisa memahami secara langsung tantangan di lapangan, khususnya di Balikpapan,” ujar Hetifah usai membuka workshop pendidikan dengan perwakilan pendidikan di Balikpapan, Jumat sore (8/11/2024).

Ia menekankan bahwa permasalahan pendidikan yang perlu dievaluasi. Antara lain ketersediaan sarana prasarana, kekurangan guru, sistem penerimaan siswa baru, ujian nasional, dan kurikulum yang relevan. “Ini adalah pertemuan awal, di mana kita mengumpulkan berbagai masukan. Selanjutnya, kita akan menyusun konsep yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan,” tambahnya.

Komisi X DPR RI akan mendorong Kemendikbud agar kebijakan yang sudah baik tetap dilanjutkan meskipun ada pergantian menteri. “Kebijakan pendidikan bukan untuk individu atau satu rezim saja, tapi untuk kepentingan bangsa. Kami ingin ada kesinambungan dan tidak selalu berubah hanya karena pergantian menteri,” jelas Hetifah.

Selain itu, Politisi Golkar ini mengungkapkan bahwa komunikasi antara Komisi X dan Kemendikbud berjalan dengan baik dan produktif. “Rapat-rapat kami selalu cair dan penuh kolaborasi. Sehingga berbagai aspirasi dari daerah bisa disampaikan dan dibahas dengan lebih intensif,” tuturnya.

Soal Sistem Zonasi

Salah satu isu yang sering menimbulkan perdebatan adalah sistem zonasi. Hetifah mengakui bahwa sistem ini membawa pro dan kontra. “Banyak yang mengkritik sistem zonasi karena dinilai merugikan sebagian pihak. Namun ada juga yang diuntungkan, terutama masyarakat yang tinggal dekat dengan sekolah berkualitas,” kata Hetifah.

Ia menambahkan bahwa sistem zonasi perlu disesuaikan, bukan dihentikan. “Kita tidak harus kembali ke sistem lama. Evaluasi yang dilakukan bisa menyesuaikan aturan yang ada agar lebih efektif,” ujar Hetifah, menekankan bahwa tujuan utamanya adalah mencari formula yang seimbang dan berkeadilan bagi semua.

Hetifah juga menyoroti pentingnya meningkatkan kompetensi guru, terutama dalam metode pembelajaran baru. “Guru penggerak saat ini masih dalam tahap awal dan belum semua guru tersentuh program ini. Kami berharap, ke depannya bisa direplikasi lebih luas agar kompetensi guru dalam mendidik anak-anak bangsa semakin baik,” pungkas Hetifah.

Dalam konteks pendidikan karakter, Hetifah mendukung penerapan metode baru yang mengutamakan nilai-nilai seperti kebiasaan positif dan keterampilan sosial bagi siswa. “Ini adalah investasi jangka panjang untuk karakter generasi muda kita,” tutupnya.