Hoaks Soal Pemilu Meningkat 10 Kali Lipat, Banyak Disebar Melalu FB

Hoax / lustrasi (Kominfo)

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Sejak awal tahun hingga 26 Oktiber 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengidentifikasi total 101 isu hoaks tentang pemilu.

Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Bahkan dia menyebut, angka tersebut, meningkat hingga sepuluh kali lipat dibanding tahun kemarin.

“Sepanjang 2022 hanya terhadap 10 hoaks Pemilu, namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 91 isu hoaks pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibandingkan tahun lalu,” ujarnya dikutip inibalikpapan.

Dia mengungkapkan, sejak Juli 2023 terjadi peningkatan signifikan dari bulan-bulan sebelumnya. Kareanya, Kementerian Kominfo bersiap merespons penyebaran hoaks terkait Pemilu

“Penyebaran hoaks dan disinformasi meski beragam, dapat ditemukan di beragam media sosial,” ujarnya

“Catatan kami menunjukkan penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform facebook yang Meta kelola. Saat ini kami telah mengajukan take down 454 konten kepada pihak Meta,”

Menurutnya, kondisi itu harus menjadi perhatian bersama. Pasalnya, keberadaan hoaks mengenai Pemilu tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi namun berpotensi memecah belah bangsa.

“Sebagai salah satu bentuk information disorder, akibatnya Pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dapat terkikis integritasnya serta menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) antarwarga,” ujarnya

Beberapa contoh hoaks berkaitan dengan Pemilu yang beredar di platform digital. Seperti Disinformasi Prabowo Gagal Mencalonkan Diri sebagai Presiden Setelah MK (Mahkamah Konstitusi) Kabulkan Batas Usia.

Kemudian Disinformasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menolak Pendaftaran Ganjar Pranowo menjadi Capres karena Ingin Menjegal Anies Baswedan.

“Tidak hanya menyasar para bacapres dan bacawapres. isu hoaks dan disinformasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust terhadap Pemilu kita,” ujarnya