Hunian ASN, TNI dan Polri di IKN Tak Jauh Dari Lokasi Tempat Kerja

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Hunian yang menjadi tempat tinggal aparatur sipil negara (ASN), TNI maupun Polri dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe usai rapat dengan Presiden Joko Widodo membahas progres pembangunan hunian di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (12/04/2023)

Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Namun menurut Dhony, Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) juga tidak dirancang untuk ditinggali oleh para pensiunan.

“ASN-ASN baru tidak tinggal di tempat yang jauh. Jadi akan selalu dekat dengan tempat bekerja,” ujar Dhony.

Bukan hanya hunian, pemerintah akan segera mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk warga yang akan tinggal di IKN, mulai dari sekolah hingga rumah sakit.

Sedangkan terkait pembiayaan, pemerintah juga akan membuka kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) selain investasi murni.

“KPBU ini diminati bukan hanya dari investor lokal tetapi juga investor dari luar negeri,” ujarnya

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, saat ini progres pembangunan hunian sudah mencapai 26 persen.

Pembangunan tersebut mengalami kemajuan setelah pada bulan Februari lalu masih berada di angka 15 persen. “Mudah-mudahan ini ada percepatan,” ujar Suharso.

Suharso juga menyebut bahwa sekitar 16.990 orang yang terdiri dari ASN, TNI, dan Polri akan pindah ke IKN. Jumlah tersebut sudah disesuaikan dengan perencanaan serta rencana bangunan dan tata letak (RBTL) yang telah disiapkan.

“Dengan adanya RBTL itu akan memudahkan di dalam pembangunan. Jadi land development-nya itu sudah ada dan nanti segera akan diterbitkan pedoman untuk detail plan yang menjadi kewenangan dari Otorita,” ujarnya

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga memutuskan bahwa model hunian bagi para ASN, TNI, dan Polri tidak hanya berbentuk rumah vertikal atau apartemen tapi juga rumah tapak. Selain itu, rumah tersebut juga dapat menjadi hak milik para ASN, TNI, dan Polri.

“Cuma posisinya 70 persen akan tetap menjadi milik negara dan 30 persen ditawarkan kepada ASN dan TNI-Polri,” ucap Suharso.

SATGAS OPS. NUSANTARA MAHAKAM

Personel Satgas Ops. Nusantara Mahakam berada di depan salah satu Pos penjagaan di IKN. (Foto: Polda Kaltim)

Untuk mempelancar dan mengamankan pembangunan di IKN, Personil Satuan Tugas Operasi Nusantara Mahakam Polda Kaltim melaksanakan patroli sambang kamtibmas serta pengamanan di beberapa titik penting di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) secara rutin.

Kegiatan patroli dan pengamanan tersebut guna mendukung pembangunan Ibu Kota Negara yang baru dan memastikan situasi kondusif. Serta mengantisipasi adanya gangguan – gangguan yang dapat menghambat pembangunan IKN.

Selain itu, personil juga melakukan peninjauan titik batas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang dilanjutkan dengan Koordinasi bersama Babinsa Kecamatan Sepaku untuk monitoring kondusifitas Kamtibmas di sekitar wilayah pembangunan IKN.

Para personel Satgas Ops. Nusantara Mahakan juga melakukan koordinasi dengan penduduk sekitar kawasan IKN agar bisa saling mengamankan situasi, sehingga tercipta situasi yang kondusif.

Hal tersebut dilaksanakan sebagai wujud deteksi dini guna mengamankan lokasi pembangunan IKN dari ancaman eksternal maupun internal. ***