Indeks Pemajuan Kebudayaan di Kaltim Urutan 16, Perlu Kolaborasi Semua Pihak

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Indonesia negara pertama yang memiliki Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK). IPK ini menjadi ukuran apakah negara atau daerah ada pemanjuan atau tidak dalam hal pemajuan kebudayaan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan manfaat suatu bangsa memiliki budaya yang beragam ini menjadi indentitas negara itu seperti halnya Indonesia di mata dunia memiliki keberagaman budaya. Berbeda dengan banyak negara yang homogen seperti di Timur Tengah.

“Beda dengan Indonesia ini banyak keragaman. Di Kaltim saja banyak budayanya  tapi ini semua harus dilestarikan. Kita menyaring budaya asing dan mengajarkan budaya kita kepada orang lain,” katanya.   

Di Indonesia, IPK di provinsi Kaltim cukup tinggi yakni menempti urutan 16 di tahun 2022. Tercatat Kaltim memiliki 16 bahasa, 25 cagar budaya, 25 warisan budaya takbenda (WBTB).

Hetifah menyebut beberapa indikator yang menjadi acuan IPK daerah yakni soal pendidikan, ketahanan sosial budaya, budaya literasi, gender, warisan budaya, ekspresi budaya dan ekonomi budaya.

“Ya mungkin kurang ekonomi budaya maksudnya budaya bisa menjadi sumber ekonomi dn kesejahteraan.  Dengan IKN ini event banyak sekali di dinas juga dapat memfasilitasi sanggar-sanggar untuk tampil. Di hotel ini saja ada 4 event bersamaan bahkan ada kegiatan nasional rapimnas guru dan tenaga kependidikan,” kata Hetifah Sjaifudian disela-sela workhsop di Gran Sinyiur Balikpapan, Selasa (27/11/2023).

Kesempatan tampil bagi pelaku seni di setiap event diharapkan bisa menjadi sumber pendapatan /penghidupan. Apalagi Seni pertunjukan atau seni lainya makin bisa dihargai.

Untuk itu perlu kolaborasi  semua pihak baik pemerintah pusat maupun provinsi, dan kabupaten kota dengan komunitas, pelaku budaya dan seni.

Menurut Hetifah di Kaltim, banyak pelestarian kebudayaan dan seni berbasis masyarakat yang bersifat volunter.  Keberadaan Komunitas dan pelaku kebudaayaan ini butuh pula dukungan pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota.

“Kalau mau maju lagi indek berbudayanya disitulah pemerintah bisa intervensi. Kami sudah buat UU, berarti anggaran sudah disupport, bahkan ada beasiswa juga dan lain-lainya,” ujar Hetifah Sjaifudian

Hetifah melihat untuk Kaltim pelestarian budaya baik dilakukan pelaku atau komunitas budaya, termasuk pemerintah sudah terlihat aktif. Diharapkan dengan workshop ini terjadi interaksi dan makin terbuka antara program yang dibuat dengan yang dibutuhkan pelaku budaya.

“Dan Masyarakat lebih terbuka wawasannya bahwa pemerintah itu sudha bekerja banyak, begitu DPR juga sudah sehingga kita punya payung hukum, termasuk media ikut mensosialisasi UU Kebudayaan ini. Ada turun dari itu termasuk di daerah. Nah Provinsi Kaltim  punya Perda Pemajuan Kebudayaan,” jelas Hetifah.

Bahkan anggaran di provinsi untuk bidang kebudayaan sudah meningkat dua kali lipat namun  belum cukup untuk memajukan itu tapi perlu ada partisipasi pelaku-pelaku kebudayaan.

Pada kesempatan sama, Direktur Pembinaan Tenaga Lembaga dan Kebudayaan Kemendikbudristek RI, Restu Gunawan  mengatakan, perlu gotong royong bersama untuk kemajuan kebudayaan dan kesejahteraan bagi pelaku budaya di daerah.

Pihaknya memiliki komitmen  kolaborasi bareng namun usulan atau ide itu harus dimunculkan dari arus bawah.

“ Jadi jangan berasumsi nanti dari pusat apa ya. Sekarang sudah musim dari bawah  biar rasa memilikinya  ada. Ini problem kita karena rasa memiliki kurang. Kalau dia merasa memiliki ini akan dikawal terus,”tandasnya.

Hal ini sesuai dengan prinsip dari UU Pemajuan Kebudayaan bahwa membangun ekositem kebudayaan dengan bersama-sama. Namun dia menekankan bahwa usulan pemajuan kebudayaan ini harus dibuat bagus dan unik atau punya kekhasan daerah sehingga bisa diliirk untuk dibantu melalui dana Indonesiana.

“Nah ini harus digali apalagi sekarangkan IKN,” ujarnya.

Hetifah kembali menambahkan di daerah juga berpeluang untuk membuat desa pemajuan budaya. Hal ini dapat difasilitasi melalui dana Indonesiana. “Itukan terbuka, apa yang mau diusulkan tergantung kita. Masalahnya bagaimana kita dapat buat usulan yang meyakinkan bahwa itu bagus. Persoalannya semua daerah mengajukan usulan itu, “timpal Hetifah.