Indonesia – Kamboja Sepakat Berantas Trafficking

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet, di Hotel Park Hyatt, Melbourne, Australia, Selasa (05/03/2024).

Dikutip inibalikpapan, kedua pemimpin membahas penguatan bilateral antara Indonesia dan Kamboja, menyambut perayaan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada tahun ini.

Presiden Jokowi menyampaikan harapan untuk memperkuat kerja sama di berbagai sektor bilateral dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Kamboja selama Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Presiden Jokowi Hadiri KTT Khusus ASEAN-Australia

Presiden juga menekankan pentingnya implementasi kesepakatan ASEAN berupa Lima Poin Konsensus (5PC) dan penyelesaian krisis Myanmar.

“Kita sadari ASEAN masih miliki pekerjaan rumah untuk implementasi kesepakatan ASEAN dan selesaikan krisis Myanmar. Indonesia akan terus dukung keketuaan Laos tahun ini terutama dalam implementasi 5PC,” ujar Presiden.

KERJA SAMA PERDAGANGAN

Presiden Joko Widodo menggarisbawahi tiga hal utama dalam pertemuan bilateral tersebut. Pertama, peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi melalui pengembangan konektivitas dan infrastruktur, baik sektor udara maupun laut.

Terkait investasi, Presiden menyebut bahwa BUMN Indonesia siap berkontribusi dan menjadi mitra utama pada sektor perkeretaapian dan infrastruktur.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Neraca Perdagangan Surplus Hingga 39,8 Miliar US Dolar

“Selain itu kita juga perlu terus mendorong interaksi antarsektor bisnis untuk perkuat perdagangan dan investasi,” imbuhnya.

Kedua, dalam isu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Presiden Jokowi mengapresiasi dukungan pemerintah Kamboja dalam penanganan WNI yang menjadi korban.

MOU PEMBERANTASAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Presiden Jokowi menekankan perlunya meningkatkan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang antara negara asal dan negara tujuan, serta implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023.

“MoU Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023 perlu segera diimplementasikan, terutama pertukaran informasi intelijen dan peningkatan kapasitas kepolisian kedua negara,” tegasnya.

Baca Juga:

Indonesia Darurat Perdagangan Orang, Pemerintah AS Sebut 80 Ribu Anak Dijadikan PSK  

Terakhir, kedua pemimpin membahas kerja sama di bidang ketahanan pangan, termasuk impor beras dari Kamboja. Presiden Jokowi juga mendorong penyelesaian pembaruan MoU Kerja Sama Perdagangan Beras dan MoU Pembentukan Mekanisme Imbal Dagang untuk sepakati harga dan jumlah beras impor.

“Implementasi MoU Pertanian juga perlu segera didorong khususnya tindak lanjut peningkatan kapasitas manajemen pertanian, irigasi, serta investasi pengolahan dan penyimpanan beras,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi,

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. ( SETPRES)