Ini Cara Jitu Versi DLH Atasi Banjir Balikpapan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – pengupasan lahan dan sedimentasi dituding jadi factor utama banjir di Balikpapan.
Karena itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengusulkan agar cara agar badan perizinan tidak mengeluarkan IMB atau perizinan lagi bagi pengembanga atau perusahaan dalam pengupasan lahan sebelum sebelum pengembang membuat bozem sementara..
“Saya usulkan bangun dulu bozem sementara, jadi IMB dari pak Elvin jangan dikeluarkan dulu sebelum bozem sementara dibangun. Setelah bozem sementara dibangun saat dia ngupas lahan bagian pinggir ditinggal 1-2 meter jangan dikupas semua dibatas tanah,” ungkapnya (7/4/2017)

Selama ini yang terjadi adalah terjadinya sedimentasi dikarenakan perusahaan melakukan pengupasan lahan semuanya sehingga tidak ada jaring sedimentasi.
“lahan yang disisakan ini satu dua meter ini untuk menyaring sedimentasi supaya tidak melimpas ke lingkungan sekitar atau mendangkalan drainase yang mengakibatkan banjir.Yang dikupas itu yang lahan mau dibangun rumah dulu. Jangan dikupas semua kayak parker dan RTH dikupas juga padahal bukan untuk rumahnya,” jelasnya.

Usulan ini perlu dibahas kembali bersama OPD teknis untuk nantinya dijadikan acuan. Selama ini memang Pengembang diwajibkan membangun bozem namun dilapangan hal ini tidak semuanya dipatuhi.
“Pelanggaran bangun bozem banyak, bahkan ada yang bangun bozem kecil. Ini akan kita cek. Diminta PU luasan 1800 meter itu nggak ada hanya kecil saja,” sebutnya.

Menurut Suryanot salah satu penyebab banjir penyumbatan di drainase akibat sedimentasi dan sampah.
“Penyebab banjirkan ketika air yang aliran perumahan itu tidak bisa ditampung oleh drainase yang ada di kota. Sedimen ini macem-macem ada yang karena sampah, ada karena sedimentasi. Nah untuk kurangi iut kita kendalikan sedimentasi ada. Untuk kurangi sampah mungkin PU dan DKPP kerjasama sampah buat bank sampah. Kalau ini lancer mungkin banjir bisa diminimalkan,” paparnya.

Dia juga berpendapat perlu dihidupkan kembali peran Tim Pengendali Pembangunan Lingkungan (TP2LK) yang terdiri lintas instansi yang harus berada di wilayah kecamatan atau kelurahan. “Saya kira itu cara jitu atasi banjir,” tukasnya.