Ini Hasil Kajian Bappenas Terkait Kelayakan Kaltim Jadi Ibu Kota Negara

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Tentu akan menjadi pertanyaan besar dikalangan masyarakat, setelah Kaltim dipilih menjadi Ibu Kota Negara (IKN) atau Pusat Pemerintahan seperti yang disampaikan Menteri Agraria Tata Ruang  (ATR) Sofyan Djalil di Jakarta, Kamis (22/08).

Dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang mengangkat tema “Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable” di Balikpapan, Rabu (21/8), Bappenas telah melakukan kajian terhadap Kaltim sejak 2017 lalu.

Dari hasil kajian yang dilakukan Bappenas  itu, Kaltim dianggap memenuhi sejumlah aspek dan kriteria sebagai lokasi Ibu Kota Negara, mulai dari luas wilayah, ketersediaan air, potensi kebakaran hutan, infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, bandara maupun jalan tol.  

. “Luas deliniasi kawasan sebesar 180.965 hektar dan yang potensial 85.885,83 hektar. Kuantitas air permukaan diperoleh melalui tiga daerah aliran sungai (DAS), yaitu Sanggai/Sepaku, Samboja, dan Dondang.Daya dukung air tanah di lokasi deliniasi sebagian besar termasuk ke dalam kelas rendah,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata

“Wilayah delineasi tidak memiliki historis kebakaran hutan. Sebagian besar wilayah delineasi merupakan hutan, tetapi hanya beberapa hotspot saja yang menjadi pemicu kebakaran utama. Titik lokasi kebakaran berada di sisi selatan Samboja dan Sepaku serta di bagian Tahura,”

“Dekat dengan kota besar Balikpapan dan Samarinda dan dilintasi jalan tol Balikpapan-Samarinda, didukung oleh Bandara Internasional Sepinggan sekitar 45 km dan Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto sekitar 76 km dan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau. Kaltim ini 30 persen didominasi etnis Jawa, 21 persen Bugis, dan 12 persen Banjar. Dari aspek pertahanan dan keamanan, Kaltim juga memiliki akses darat, laut, dan udara.”

Gubernur Kaltim Isran Noor pun menyebut, Benua Etam sangat layak menjadi Bu Kota Negara  . Pemerintah Provinsi Kaltim kata Isran, akan mendukung segala keuputusan pemerintah pusat. Karena masyarakat kaltim sangat terbuka terhadap pendatang.

“Menurut saya Kaltim adalah daerah yang tepat sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Tetapi, di mana pun lokasi ibu kota yang terpilih nantinya, Pemerintah Provinsi Kaltim siap mendukung keputusan pemerintah. Penerimaan rakyat Kaltim sangat terbuka terhadap pendatang, tidak ada resistensi atas budaya luar dan mendukung rencana pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota, terbukti selama ini Provinsi Kalimantan Timur tidak pernah terjadi konflik,” ujarnya.