Jadi Pilot Project Pelayanan BUMD, PDAM Samarinda Sambangi Kantor Ombudsman Kaltim

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Ombudsman Repubilik Indonesia (ORI) wilayah Kalimantan Timur memberikan apresiasi atas inisiasinya melakukan kunjungan ke kantor ORI guna mencari masukan dan saran-saran dalam pemberian pelayanan air bagi masyarakat Samarinda, Kaltim.

PDAM Samarinda pada Selasa siang melakukan kunjungan konsultasi ke kantor ORI Kaltim di Balikpapan

“Kunjungan mereka menindaklanjuti intruksi walikota yang meminta seluruh SKPD dan jajaran terkait dibawah pemkot Samarinda untuk melakukanpembenahan-pembenahan pelayanan sesuai dengan paparan yang disampaikan oleh ORI Kaltim mengani sembilan komponen pelayan publik yang harus dipenuhi setiap unit pelayanan publik” terang Ketua ORI Kaltim Syarifah Rodiah (24/2/2016)

Dalam kunjungan itu, PDAM Samarinda ke kantor ORI Kaltim, ikut serta kabag Ortal PDAM Samarinda, Kabag Hubungan pelanggan. “Tadinya mau dihadiri pak dirut dan direktur langsung tapi pimpinan mereka sedang ada kegiatan keluar kota. Jadi diwakili oleh kabag ortal dan kabag hubungan pelanggan,” sebutnya.

Kunjungan ini dinilai sebagai langkah serius dari pihak PDAM Samarinda melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan dengan berupa mengimplementasikan  masukan-masukan dari ORI Kaltim kaitan dalam penyelenggaran pelayanan publik mereka.

“Ada keinginan yang besar dari mereka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik PDAM Samarinda sehingga disana mereka juga minta pendampingan bila memerlukan masukan-masukan dan juga mengundang kami untuk datang kesana,”ucapnya.

Ketua Ombudsman Kaltim ini juga melihat ada satu inovasi yang sangat bagus yang juga diajukan ke Menpan Reformasi Birokrasi yakni sistem barcode setiap pengajuan pemasangan sambungan baru. “Kalau setiap amsyarakat sudah membayarkan pemasangan baru itu langsung keluar barcodenya. Disitu ada nama, identitas orang yang meminta. Otomatis barcode ini ditempat dilokasi pemasangan sambungan sehingga ini tidak bisa ditukar-tukar lagi karena disitu sudah ada identitas si pemiliknya,” jelasnya.

Selain itu patut diapreasiasi PDAM Samarinda juga telah membentuk unit pelayanan publik yang keberadaan terus diperbaiki kualitas pelayanannya.

“Kemudian juga unit-unit lainya terkait adanya inginmembuat maklumat standar pelayanan. Itu yang mereka utarakan dalam konsultasi dan saran. Ini kita sambut bagi rencana perbaikan kualitas pelayanan PDAM,” tandasnya.

Yang patut juga diapreasi lanjut Syarifah, meskipun mereka tidak mendapat survei kepatuhan dari Ombudsman tapi justru PDAM Samarinda melakukan inisiasi untuk perbaikan dan pembendahan standar-standar pelayanan publik.

“Jadi PDAM ini jadi pilot project BUMD dibawah pemerintahkota Samarinda. Itu sebabnya mereka betul-betul sebagai pilot project ini jangan sampai ada nilai merah. Itu konsen mereka untuk meraih yang hasil bagus dan mereka ingin terus didampingi dan dalam waktu berkala dapat dilakukan inspeksi,” katanya.

Syarifah juga mengungkapkan instansi lainya yang meminta agar ada penilaian langsung dari ORI Kaltim dengan cara inspeksi yakni RS Tarakan. “Mereka menyambut bola, ingin dilihat, ingin disidak pelayanan dengan diberikan masukan-masukan supaya mereka bisa lebih meningkatkan penyelenggaran kualitas pelayanan publik,”imbuhnya.