Jelang Pemindahan ASN ke IKN, Ketersediaan Pangan Jadi Perhatian

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Jelang pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024, ketersediaan pangan dan energi menjadi perhatian.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo saat kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI di gudang Bulog, Gunung Malang, Kota Balikpapan pada Selasa (12/12/2023) sore.

Dia mengatakan, dari laporan Bulog diketahui untuk jangka pendek stok pangan di Kaltim masih mencukupi. Namun ketika terjadi pemindahan ASN ke IKN akan menjadi persoalan.  

“Kalau tadi dilaporkan oleh Bulog memang untuk jangka pendek ini kebutuhan pangan di Kaltim lebih dari cukup karena memang jumlah penduduknya belum mengalami kenaikan yang signifikan,” ujarnya

“Tapi mulai 2024 nanti itu pasti akan terjadi pergeseran jumlah kebutuhan pangan karena sudah ada mobilitas atau pemindahan ASN terutama dari Jakarta untuk ke IKN, ini akan bawa konsekuensi,”

Sementara, belum ada regulasi yang mengatur menyangkut ketersediaan pangan maupun grand desain yang akan dilakukan menyangkut swasembada pangan di Kaltim maupun IKN.

“Namun tadi dari berbagai pendapat yang disampaikan dan disarankan masih ada kelemahan salah satunya terutama dari Dinas Pertanian Perikanan Kaltim bahwa belum ada satu regulasi yang jelas,” ujarnya

“Terutama kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daeah ini untuk menyiapkan grand strateginya, ini yang jadi penting,”tandasnya.

Karenanya kata dia, harus duduk bersama semua stakeholder terkait untuk menyusun grand desain dalam swasembada pangan dan pemenuhan di Kaltim maupun IKN kedepan.

“Oleh karena itu untuk kedepan kalau ini belum ada kejelasan maka kami mengusulkan agar semua stakeholder ini bisa seecara bersama-sama untuk menyusun grand strateginya. Karena untuk menunju swasembada pangan konsepnya harus jelas, harus milik data yang jelas, data produksi yang jelas. Kemudian punya data produksi yang jelas,” ujarnya.

Dalam Kunker reses Komisi IV DPR RI ini digelar dialog yang dihadiri Direktur Keuangan Perum Bulog Bagya Mulyanto dan jajaran Bulog Kaltimra, serta stakeholder dari provinsi Kaltim dan Balikpapan. Rombongan DPR RI mendapat penjelasan dari Direktur Keuangan mengenai kondisi pangan terutama stok beras di nasional dan Kaltimra.

“Untuk realisasi pengadaan gabah/beras hampir 1 juta ton di 2023. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 606.340 ton dan beras komersilnya 392.661 ton. Kenapa beras komersil banyak pertama untuk pengadaan gabah, kami mengikuti harga pasar agar harga di level petani terjaga dengan baik,” sebut Bagya dihadapan rombongan Komisi IV DPR RI.

Sementara untuk stok beras secara nasional di Perum Bulog total 1.473.243 ton dengan rincian CBP di gudang Bulog sebanyak 785.299 ton, CBP dalam perjalanan 594.180 ton dan cadangan komersil 93.764 ton. “Dapat kami sampaikan Perum Bulog mendapat penugasan impor sebanyak 3,8 juta ton dan sampaikan yang sudah terkontrak ada 3,3 juta ton. saat ini kami berkontrak sisanya 500 ribu ton,” ungkapnya.

“Kita harapkan memang stok pangan untuk pangan rakyat terjaga sehingga keselamatan rakyat terdapat pangan harus selalu terjaga,” ucapnya.