Joe Biden Segera Bertemu Xi Jinping di Peru

WASHINGTON, inibalikpapan.com – Presiden AS Joe Biden kemungkinan akan bertemu Presiden China Xi Jinping pada Sabtu, 16 November 2024 mendatang, begitu sebut penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan, seperti dikutip dari Reuters.

Beijing bersiap menghadapi periode yang berpotensi lebih konfrontatif dengan Washington di bawah Donald Trump.

Kedua pemimpin berencana adakan pembicaraan yang mencakup berbagai titik panas global, termasuk peningkatan ketegangan antara Washington dan Beijing

Rencana pertemuan adalah di sela-sela forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation) di Lima, Peru,.

Pertemuan ini akan menjadi interaksi pertama Biden dan Xi sejak komunikasi lewat telepon keduanya pada April 2024.

Kedua pemimpin telah mencoba untuk menjaga ketegangan atas berbagai masalah mulai dari Taiwan hingga Laut Cina Selatan dan Rusia.

Bahkan Amerika juga minta untuk lebih banyak bantuan Tiongkok untuk membendung aliran bahan-bahan untuk fentanil, penyebab utama overdosis obat di AS.

Baca Juga:

Donald Trump Resmi Tunjuk Elon Musk Jadi Kepala Departemen Efisiensi

Biden akan menyuarakan kekhawatirannya atas kelompok yang terkait dengan China yang baru-baru ini meretas telekomunikasi pribadi pejabat terkemuka AS, kata Sullivan.

“Presiden telah menunjukkan bahwa AS dan (Republik Rakyat China) dapat mengelola perbedaan kita. Kita juga mencegah persaingan berubah menjadi konflik atau konfrontasi, dan dia melakukannya dengan memastikan pemeliharaan jalur komunikasi yang terbuka,” katanya.

Para pejabat mengatakan dia juga akan menyampaikan dukungan China untuk perang Rusia di Ukraina dan kehadiran lebih dari 10.000 tentara Korea Utara di Rusia.

Kedutaan Besar China di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Biden dan Xi memulihkan pembicaraan tingkat pemimpin November lalu yang menghasilkan lebih banyak kerja sama dalam upaya antinarkotika.

Namun tak banyak perkembangan dalam masalah yang lebih besar seperti potensi konflik atas Taiwan, pulau berada di bawah pemerintahan China secara demokratis.

Pemerintah Demokrat menyelesaikan aturan bulan lalu yang membatasi investasi AS dalam kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan semikonduktor di China yang akan mulai berlaku pada bulan Januari.

Hal itu menyusul kenaikan tarif Biden pada lebih banyak barang dari China.