Jokowi Didesak Evaluasi Amdal Pembangunan IKN Sebelum Lanjutkan Proyek

JAKARTA, inibalikpapan.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengevaluasi analisis dampak lingkungan (amdal) pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Greenpeace Indonesia meminta Jokowi melakukan ini sebelum melanjutkan pembangunan.

Greenpeace Indonesia mengkritik Jokowi karena terlalu ambisius membangun IKN tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan di Kalimantan Timur. Kondisi ini mereka anggap mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kalimantan, khususnya di sekitar IKN.

“Jokowi harus menangani rona awal, berkonsultasi dengan masyarakat, dan memenuhi hak-hak mereka. Amdal seharusnya mencakup hak-hak masyarakat,” kata Arie Rompas, Forest Campaigner Team Leader Greenpeace Indonesia, kepada Suara.com, Jumat (19/7/2024).

Dalam kebijakan, amdal termasuk dalam kerja lingkungan hidup strategis (KLHS). Saat ini, masyarakat banyak memperbincangkan dampak lingkungan seperti krisis air di Kalimantan.

Eko menegaskan bahwa kondisi tersebut seharusnya mendorong Jokowi untuk segera mengevaluasi amdal IKN.

“Kita bisa mengevaluasi amdal dengan melihat perubahan rona awal. Saat ini, pembangunan telah memicu krisis air, dan itu seharusnya menjadi instrumen evaluasi,” ujar Eko.

Evaluasi amdal juga harus mempertimbangkan faktor prasyarat lingkungan dan sosial. Eko menegaskan bahwa pembangunan IKN harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat Kalimantan. Masyarakat lokal tidak boleh terbebani oleh pembangunan tersebut.

Eko juga menambahkan bahwa pemerintahan Jokowi masih berutang hak atas tanah kepada masyarakat Kalimantan. “Pemerintah harus mencabut izin-izin swasta dan memastikan hak-hak atas tanah masyarakat terpenuhi,” pinta Eko.