Kakanwil Kaltim Buka Rakor Notaris se Kaltimra

BERAU, Inibalikpapan.com – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Sofyan membuka Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, di Ballroom Hotel Palmy Exclusive, Tanjung Redeb, Senin (20/03/2023)

Dalam pembukaan Rakor, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim Sofyan didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Dulyono. Rakor menghadirkan tiga Narasumber yaitu dari Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) dan PPATK yang hadir secara langsung dan Ditjen AHU secara virtual.

Peserta rakor yakni perwakilan dari majelis kehormatan notaris dan majelis pertimbangan wilayah Notaris Provinsi Kaltim, MPD Notaris Kota Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Tarakan serta Kabupaten Kutai Kartanegara, juga diikuti seluruh notaris di Kaltim Kaltara secara virtual.

Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim Sofyan mengatakan peran Majelis Pengawas bagi pembinaan dan pengawasan notaris sangat penting bagi masyarakat. “Diharapkan adanya tindakan preventif sebelum dilakukan penindakan, sehingga Notaris tetap Amanah dan melayani masyarakat dengan lebih baik lagi, ” katanya.

Dalam rapat koordinasi ini, dibahas mengenai berbagai permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi MPD dan MPW.

Salah satu fokus utama adalah peningkatan kualitas layanan notaris di wilayah. Dengan cakupan pembahasan materi tentang penguatan peran dan fungsi majelis pengawas dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dalam mewujudkan kepastian, ketertiban dan perlindungan Hukum yang pasti.

Diharapkan juga, Notaris sebagai ujung tombak dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana terorisme menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Dengan menerapkan PMPJ dan GoAML, notaris ikut menyumbang secara aktif keinginan Indonesia untuk menjadi anggota FATF yang sudah ada di depan mata.

Dalam rakor dibahas juga mengenai Peran dan Rencana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam peningkatan dan penguatan Majelis Kehormatan dan Majelis Pengawas di Daerah.

MPW dan MPD Notaris sepakat untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris-notaris yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Hal ini dilakukan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin serta mengintensifkan sosialisasi mengenai kode etik dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi notaris.

Rapat koordinasi dilanjutkan dengan pembagian komisi yaitu komisi 1 melakukan pembahasan terkait tatacara penilaian pemeriksaan protokol notaris. Komisi 2 terkait penerapan PMPJ dan pengkinian data jumlah notaris.

Hasil rakor diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan layanan notaris di wilayah khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.