Kaltim Harus Ciptakan Jaringan Transportasi untuk Atasi Tantangan Geografis

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menyambut baik digelarnya Forum Group Discussion (FGD) Rekomendasi Kebijakan Transportasi Penyangga IKN dan Rancangan Standar Fasilitas Integrasi Moda Dalam Kawasan Pusat Inti Pemerintahan IKN.

“FGD ini yang bertujuan untuk membangun konektivitas transportasi di kalimantan timur sebagai kawasan aglomerasi perkotaan IKN,” ujar Akmal Malik dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltim Yudha Pranoto, Selasa (16/07/2024)

Dia mengungkapkan, pembangunan IKN Nusantara tidak hanya sekadar memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga menciptakan pusat kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Dalam konteks ini, sektor transportasi memegang peranan vital untuk memastikan bahwa IKN Nusantara menjadi kawasan yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya

Menurutnya, pembangunan konektivitas transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut.

“Kita perlu menciptakan jaringan transportasi yang tidak hanya menghubungkan wilayah IKN dengan kota dan kabupaten penyangga, tetapi juga mampu mengatasi tantangan geografis dan administratif yang ada,” ujarnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengalami perkembangan pesat dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya infrastruktur dan transportasi.

Upaya peningkatan kualitas infrastruktur dan sistem transportasi merupakan bagian integral dari visi dan misi pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat.

Terlebih dengan adanya pembangunan Ibukota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur yang menambah fiskal kaltim, telah memicu pembangunan berbagai bidang termasuk pembangunan infrastruktur dan sistem transportasi di seluruh Kab/kota untuk mendukung keberadaan IKN di Kaltim.

Ada empat daerah otonom, yaitu Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara, yang berbatasan dengan IKN dan harus membangun konektivitas yang saling terintegrasi dengan IKN. Selain itu, semua daerah di Kalimantan Timur juga harus terkoneksi dengan IKN.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Sistem Transportasi di IKN Harus Sama Dengan Daerah Algomerasi

“Jika sistem aglomerasi transportasi ini sudah terwujud di sekitar daerah penyangga IKN, bukan mustahil daerah di Kaltim lain juga akan menyusul,” ujarnya 

Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan proyek strategis nasional yang membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama dalam hal pembangunan sektor transportasi.

Transportasi adalah urat nadi yang menghubungkan berbagai daerah dan memastikan kelancaran mobilitas orang dan barang. Oleh karena itu, pembangunan sistem transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, nyaman, dan terjangkau menjadi prioritas utama.

Forum ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari para pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan yang tepat.

“Masukan-masukan ini sangat penting bagi kami dalam memastikan pembangunan sektor transportasi di IKN dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” ujarnya

Pemerintah berkomitmen untuk membangun konektivitas transportasi di Kalimantan Timur sebagai kawasan aglomerasi perkotaan IKN tanpa dibatasi oleh wilayah administratif antara IKN dengan kawasan kota/kabupaten penyangga IKN.

Pemerintah Provinsi Kaltim juga telah meminta kepada daerah-daerah Penyangga IKN di Kabupaten/Kota se-Kaltim, utamanya pada Daerah-Daerah Penyangga IKN (seperti Samarinda, Balikpapan Penajam, Paser Kutai Barat, Tenggarong dan Bontang)

“Tidak terkecuali Mahakam Ulu dan Berau, untuk menyiapkan infrastruktur penunjang sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, baik yang sudah ada untuk dikembangkan lebih bak, maupun infrastruktur baru yang perlu segera dibangun,” ujarnya

“Saya berharap melalui diskusi ini, kita dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan aplikatif, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga mempersiapkan kita menghadapi tantangan di masa depan. Pemerintah Provinsi akan terus berupaya untuk menjaga stabilitas dan keteraturan di kawasan IKN, serta memastikan netralitas para aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya,”

“Saya mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam membangun konektivitas yang lebih baik. Ia berharap keempat kabupaten/kota dapat mengambil langkah-langkah nyata dalam membangun konektivitas yang terintegrasi dengan IKN. Dengan demikian, transportasi di Kaltim akan semakin lancar dan mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara.”