Karena Defisit, APBD Perubahan 2016 Dirancang Rp 2,4 T

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah kota dan DPRD merevisi besaran APBD murni 2016 yang semula Rp3,11 triliun menjadi Rp 2,432 triliun atau berkurang Rp 679,95 miliar atau 21 persen. Namun jumlah itu bisa kemungkinan berubah atau bertambah karena hingga kini pemkot masih menanti hasil penetapan APBD Perubahan Provinsi Kaltim.

Hal ini diungkapkan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dalam nota penjelasan mengenai Rancangan APBD-P 2016 Kota Balikpapan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, (10/10) siang.

Rizal mengatakan kebijakan pemangkasan besaran APBD 2016 hingga Rp679 miliar karena kondisi nasioanal yang menyebabkan dilakukan pemotongan dana bagi hasil.

“Kondisi APBD tahun ini memang memprihatinkan. Karena kebijakan pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH),” tuturnya.

Rizal menyebutk DBH triwulan ke IV tahun 2015 yang tidak disalurkan kepada pemkot Balikpapan sebesar Rp 283 miliar lebih. Sehingga ini mempengaruhi realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2015 yakni diproyeksikan Rp 570 miliar ternyata hanya Rp 227,89 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, DBH tahun 2017 ini yang semula ditetapkan Rp 847 miliar hanya mendapatkan Rp 448,26 miliar. Sehingga hanya tersisa Rp 398,73 miliar lebih.
Ditambah lagi, penerimaan bantuan dari Pemprov Kaltim juga mengalami pemotongan. Dana bagi hasil pajak provinsi yang semula dialokasikan Rp 214,5 miliar lebih menjadi Rp 187,6 miliar.
“Bantuan keuangan provinsi terjadi dua kali pemotongan. Dari alokasi semula Rp 140,93 miliar menjadi Rp 104,47 miliar. Kemudian dipotong lagi menjadi Rp 82,04 miliar lebih. APBD Perubahan Provinsi masih belum diketuk. Jadi, dalam pembahasan APBD-P Kota juga masih bisa terus berubah jika ada perubahan dari provinsi,” jelasnya.
Dia menambahkan APBD Perubahan bisa segera disahkan karena pemkot juga harus segera menyusun APBD 2017. Diharapkan APBD Kota bisa disahkan bersamaan dengan APBD perubahan provinsi. Karena pemkot akan melakukan koordinasi kepada provinsi tekait bantuan keuangan dan bagi hasil provinsi. “ Apakah ada perubahan atau tidak,” tandasnya.

Rizal mengulas akibat penurunan ini, kemampuan anggaran ini otomatis mengurangi belanja daerah khususnya belanja langsung termasuk pula belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bantuan sosial semula ditetapkan Rp 996,52 miliar menjadi Rp 928,48 miliar.

Sedangkan belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang ditetapkan semula Rp 2,115 triliun, setelah perubahan menjadi Rp 1,503 triliun.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengaku telah melakukan pembahasan dengan SKPD seminggu terakhir lalu. Menurutnya pembahasan dengan SKPD dilakukan lebih karena tidak ada kegiatan baru tapi pengurangan karena defisit Rp 577 miliar.

Dari informasi yang diperoleh diperkirakan APBD Perubahan Provinsi 2016 akan disyahkan pada pekan ini. “ Kabarnya Minggu ini, APBD Perubahan Provinsi akan disahkan. Mudah-mudahan masih ada tambahan pemasukan untuk anggaran kota,” harapnya.