Kasus Covid-19 Melonjak, Penerapan PPKM Mikro di Daerah Harus Tegas

Tenaga Kesehatan merawat pasien covid-19

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com –Satgas Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah tegas dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Mengingat kasus covid-19 meningkat dalam empat pekan terakhir.

“Sesuai arahan Presiden pimpinan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus terbiasa mengamati situasi terkini dengan membaca data baik sehingga dapat segera dilakukan langkah antisipatif,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito,

“ Jadikan data sebagai basis pengambilan kebijakan penanganan Covid-19 sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan mampu mengendalikan lonjakan kasus,”

Dalam empat pekan terakhir, enam provinsi penyumbang kasus covid-19 tertinggi yakni DKI Jakartameningkat sebesar 387%, dengan total kenaikan 20.634 kasus.

Jawa Baratmeningkat sebesar 115%, dengan total kenaikan 8.382 kasus. Jawa Tengahmeningkat sebesar 105%, dengan total kenaikan 5.896 kasus;.

Jawa Timur meningkat 174% dengan total kenaikan 2.852 kasus. DI Yogyakarta meningkat sebesar 197%, dengan total 2.583 kasus; dan Bantenmeningkat sebesar 189%, dengan total 967 kasus.

Satgas mengungkapkan perkembangan tersebut menjadikan Indonesia secara nasional mengalami peningkatan kasus mingguan sebesar 92% sejak 4 minggu terakhir.

“Ini adalah kenaikan yang sangat tajam, dan tidak dapat ditoleransi,” jelas Wiku.

Kenaikan ini juga diikuti dengan meningkatnya BOR atau angka keterisian tempat tidur di ruang isolasi RS rujukan covid. Bahkan, BOR 5 dari 6 Provinsi ini mencapai lebih dari 80% per tanggal 21 Juni 2021.

“Saat ini, persentase pembentukan Posko di berbagai provinsi di Indonesia masih cenderung rendah dan penting untuk diingat, efektivitas pemberlakuan PPKM Mikro sangat tergantung pada pembentukan Posko sebagai wadah koordinasi implementasi PPKM Mikro di tingkat Desa/Kelurahan.” Ujarnya.

Masih banyaknya desa/kelurahan yang belum memiliki posko tentunya berpotensi menyebabkan hambatan koordinasi penanganan covid-19 yang baik hingga tingkat RT, sehingga berdampak terhadap tidak tercapainya tujuan dari PPKM mikro itu sendiri.