Keluarga Korban 98 Ingatkan Prabowo Tindak Lanjuti Kasus Pelanggaran HAM

JAKARTA, inibalikpapan.com– Aktivis HAM sekaligus keluarga korban tragedi 98, Maria Catarina Sumarsih, masih menyimpan harapan soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa depan. Ia menyampaikan hal ini pada aksi Kamisan terakhir di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jokowi akan lengser bersamaan dengan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden.

Sumarsih menyadari, penegakan hukum atas dugaan pelanggaran HAM berat selama ini tidak mudah. Namun, ia yakin rekomendasi Komnas HAM bisa menjadi dasar untuk mengusut kasus tersebut.

“Komnas HAM melakukan penyelidikan, Kejaksaan Agung menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM. Kalau terbukti terjadi pelanggaran HAM berat, maka DPR membuat rekomendasi kepada presiden. Untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM,” kata Sumarsih di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).

Melansir Suara, jaringan inibalikpapan.com, menurutnya, mekanisme ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2007. Putusan itu menyatakan, penetapan ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat harus bermula dari penyelidikan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

“Ini ada kaitannya dengan sumpah jabatan presiden. Di dalam sumpah jabatan Presiden, mudah-mudahan tidak diganti sumpah yang akan diucapkan oleh Prabowo, bahwa di sana presiden itu akan patuh terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan selurus-urusnya,” ujar Sumarsih.

Meskipun ada dugaan Prabowo terlibat dalam penghilangan paksa dan penculikan aktivis, Sumarsih tetap percaya bahwa sebagai presiden, Prabowo wajib menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.

“Siapapun yang menjadi presiden wajib menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan kasus-kasus pelanggaran berat yang terjadi di Indonesia. Baik yang sudah Presiden Jokowi akui pada 11 Januari 2022, maupun berbagai peristiwa kekerasan aparat yang belum tindak lanjuti oleh Komnas HAM,” tegasnya.

Di lokasi, ratusan massa tampak mengenakan pakaian serba hitam. Mereka menuntut penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu, dalam Aksi Kamisan terakhir di era Jokowi.