Keluhan Investor soal Kejelasan Coastal Road juga Diterima Kalangan DPRD

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Belum jelasnya pelaksanaan proyek reklamasi kawasan  pantai Balikpapan atau Coastal road membuat DPRD Balikpapan bersuara.

Bahkan beberapa investor sudah menyampaikan hal ini kepada DPRD kota. Investor kata Wakil Ketua Komisi III H Haris menyayangkan proses yang berlarut-larut.

“Kami sudah sering didatangi investor. Mereka menyayangkan berlarutnya izin yang dikeluarkan. Padahal setiap tahun mereka harus setor uang jaminan di bank. Nilainya tidak sedikit. Mencapai belasan miliar. Mereka kan rugi, uang yang bisa diputar harus mengendap. Belum lagi mereka sudah kerjasama dengan perusahaan lain soal material dan sebagainya,” beber politisi Demokrat Balikpapan ini (24/10/2017).

Haris meminta kejelasan sikap pemerintah kota apakah melanjutkan atau menghentikan mega proyek ini.

Diakui proyek coastal area akan meningkatkan ekonomi kota Balikpapan termasuk Kaltim.  cukup disayangkan situasi seperti ini padahal selama ini segala prosedur dan aturan yang ada untuk proyek reklamasi telah sesuai.

“Terus alasannya apalagi. Tahapan proyek ini disebutkan sudah dilakukan. Jadi tinggal ketegasan Wali Kota saja. Proyek ini lanjut atau stop. Beri kepastian kepada investor,” tandasnya.

Anggota Komisi III,  Johnny Ng  menyarankan wali kota mengadakan pertemuan dengan para investor.

Diakui ada kejenuhan menunggu kepastian pelaksanaan. Padahal Investor disebutnya sudah siap bekerja tapi belum diberikan izin oleh Pemkot Balikpapan.

“Investor telepon saya. Mereka mau kerja enggak bisa. Belum dapat izin. Jangan sampai Pemkot dianggap tidak serius. Padahal dengan proyek ini, ekonomi Balikpapan bisa bangkit. Pengangguran bisa dikurangi, PAD bisa bertambah. Ekonomi Balikpapan bisa bangkit ditengah defisit saat ini,” tandasnya.

Lanjutnya sudah setahun lebih tidak ada kejelasan. Mereka makin mengeluh karena sejak awal sudah mengeluarkan pra-modal untuk membayar konsultan yang nilainya tidak sedikit. “Ada investor yang sampai bayar Rp 2 hingga Rp. 3 miliar untuk bayar konsultan dan mengurus administrasi sebagainya. Mereka bisa rugi kalau proyek ini tidak jalan. Jadi Pemkot harus komitmen dari awal proyek ini jalan dan kapan segera dipastikan,”tukasnya

Johnny yang juga pengusaha menyarankan kembali agar tidak berkasus hukum di kemudian hari perlu konsultasi dengan Kejaksaan.

“Kalau perlu libatkan Kejaksaan atau Kepolisian dalam tim. Biar semakin kuat. Jadi mengurangi resiko hukum,” tukasnya.