Kemendagri Respons Instruksi Megawati Soekarnoputri Soal Larangan Kepala Daerah Dari PDIP Ikut Retret di Akmil Magelang
JAKARTA, Inibalikpapan.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya buka suara terkait instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala daerah dari PDIP mengikuti retret kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil), Magelang.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu perkembangan hingga acara retret dimulai pada Jumat (21/2/2025) sore. Kemendagri ingin mencatat jumlah kepala daerah yang hadir maupun yang absen serta alasan di balik ketidakhadiran mereka.
“Mari kita tunggu perkembangannya sampai pukul 15.00 WIB. Saat ini masih pukul 11.33 WIB, jadi sebelum Jumat sore, kita akan mengetahui berapa kepala daerah yang hadir dan alasan ketidakhadiran mereka,” ujar Bima Arya dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.
Kemendagri Akan Evaluasi Kehadiran Kepala Daerah
Setelah mencatat kehadiran para kepala daerah, Kemendagri akan mempertimbangkan langkah selanjutnya bersama Akademi Militer (Akmil) dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
BACA JUGA :
“Setelah data terkumpul, kami akan memberikan pernyataan resmi mengenai jumlah kehadiran serta kebijakan yang akan diambil terkait kepala daerah yang tidak hadir,” tambahnya.
Sejauh ini, sebelum ada kepastian mengenai jumlah peserta yang hadir di retret, Kemendagri belum memberikan pernyataan lebih lanjut.
Pakar Politik: Sikap Megawati Tunjukkan PDIP Masih Ingin Diperhitungkan
Menanggapi polemik ini, Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Caroline Paskarina, menilai bahwa sikap Megawati menunjukkan PDIP masih ingin mempertahankan pengaruhnya dalam konstelasi politik nasional.
Instruksi larangan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa PDIP tetap ingin diperhitungkan dalam peta kekuasaan, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang turut memengaruhi dinamika politik di internal partai.
BACA JUGA
KREDIT
