Kemenkum HAM Tawarkan Ahli Hukum Investasi ke Pemerintah Daerah

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com —Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) menawarkan ahli hukum investasi ke Pemerintah Daerah guna mencegah gugatan dari para investor. Tawaran itu disampaikan Menkum HAM, Yasonna Laoly saat menghadiri ‘Seminar Sengketa Investasi Bidang Pertambangan: Mengapa Indonesia Digugat?’, Rabu 27 November 2019.

Menurut Yasonna, saat ini ada puluhan gugatan investasi yang sedang ditangani oleh Kemenkum HAM. Jumlah itu di luar perkara yang ditangani penegak hukum lain, khususnya Kejaksaan.

“Bila perlu Kemenkum HAM akan menyedikan ahli hukum investasi yang ditempatkan di kantor wilayah sehingga Pemda dapat bekerjasama mencegah timbulnya gugatan. Hal itu untuk mencegah kemungkinan kita kalah yang bisa menimbulkan kerugian sangat besar,” kata politisi PDI Perjuangan itu di Balikpapan.

Menurut Yasonna, para investor di luar negeri menggugat dengan hitungan opportunity cost yang menyebabkan nilai gugatan sangat tinggi.

“Karena mereka berpikir bisnis. Jika menggugat akan mempertimbangkan juga opportunity cost. Itu artinya kalau mereka punya ayam lalu ditabrak, mereka akan menghitung dalam setahun ayam itu bisa bertelur lima, kemudian menetas dan menjadi ayam. Mereka hitung itu,” ujar Yasonna.

Untuk itu dia mengingatkan kepala daerah, dan para stakeholder termasuk pelaku usaha supaya betul-betul menaati ketentuan yang berlaku. “Prosedur, dokumen yang ada harus ditaati baik supaya jangan ada masalah di kemudian hari,” ucapnya lagi.

Dia juga mengingatkan kepala derah agar jangan sampai terjadi tumpang tindih, baik dalah hal administrasi maupun kenyataan riil lahan di lapangan.
“Jangan sampai tidak cek lapangan, tidak koordinasi, asal terbit surat IUP dan lain-lain, akhirnya tumpang tindih.”

Selain kepala daerah, bekas anggota DPR itu juga meminta akademisi, dosen dan mahasiswa melakukan riset yang relevan, serta meningkatkan pengetahuan isu investasi dan peraturan Indonesia maupun internasional.