Kemenpora dan Komisi X DPR RI Gelar Sosialisasi UU Keolahragaan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Kementerian Pemuda dan olahraga bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menggelar sosialisasi UU Keolahragaan nomor 11 tahun 2022 menggantikan UU nomoo 3 tahun 2005.

Sosialisasi dihadiri Plt Sekretaris Menpora Jonni Mardizal bersama elemen keolahragaan di Balikpapan seperti guru olahraga, KONI Balikpapan, cabor maupun stakeholder terkait termasuk ketua DPRD Balikpapan Abdulloh ikut hadir, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Balikpapan Cokorda Ratih Kusuma, di Grand Sinyiur, Balikpapan, Jumat (14/10/2022).

Jonni Mardizal menjelaskan UU Keolahragaan yang baru banyak hal yang berubah diantaranya pendanaan, kewajiban daerah membina minimal dua olahraga unggulan di daerah. Juga perlindungan kepada atlet dan penonton termasuk suporter. “Tadi ada pertanyaan seakan-akan masih berkaca pada ketentuan UU yang lama. Ini UU baru banyak sekali berubah,” ujarnya.

Melalui UU yang baru ini pemerintah ingin fokus peningkatan prestasi, meningkatkan kebugaran masyarakat, memberdayakan olahraga pendidikan. “Tadi banyak guru olahraga yang ikut. Mereka berperan mencari menyiapkan atlet,bibit-bibit,”katanya.

Pihaknya juga sudah menyiapkan link online untuk masyarakat yang memang memiliki prestasi, bakat kemampuan dapat mendaftarkan diri di DBON atau cetak juara.id.

“Selama inikan mohon maaf untuk masuk ke latihan daerah saja kalau saudaranya pejabat dekat pelatih itu yang masuk. Sekarang tidak. Siapapun bisa sepanjang penuhi persyaratan,” jelasnya.

Ditanya hal lain, mengenai pendanaan KONI yang terjadi dualisme seperti di Balikpapan, Jonni tidak ingin mencampuri persoalan tersebut. Namun yang jelas pemerintah daerah hanya bisa memberikan pendanaan kepada satu KONI saja.

“Kalau ini diberikan satu tidak ribut nanti. Makanya selesaikan internal dulu. Saya berharap olahraga jangan ada ricuh. Olahraga ini sportif ya sportif,” ujarnya.

Pada kesempatan sama Wakil Ketua Komisi IX Hetifah Sjaefudian mengatakan keberhasilan dari tujuan UU Keolahragaan ini bergantung pada seluruh komponen yang merupakan stakeholder keolahragaan.

“UU ini perlu disosialisasikan ada beberapa hal seperti kejadian, mengingatkan kita akan pentingnya kerjasama semua pihak untuk mewujudkan olahraga yang berikan hasil yang dicita-citakan,” ujarnya.

Terhadap kejadian di Kanjuruan yang menimpa suporter, hetifah menilai suporter menjadi komponen penting untuk dilindungi dan memiliki hak dan kewajiban. Selain suporter juga ada pihak lain seperti penyelenggara, pihak aparat, pemerintah pusat, daerah, termasuk cabor lainya termasuk atlet dan wasit, perangkat pertandingan.

“Ini (sosialisasi) tempat Silaturahmi, kita ingin ada tanya jawab pendalaman tapi lebih penting follow up respon dari insan olahraga terhadap peraturan baru ini,kemudian akan dibuat aturan pelaksanaan. Seperti suporter ok itu yang buat edukasi suporter siapa, tanggungjawab. Untuk sarana prasarana untuk keamanan itu tanggungjawab siapa. Tentu kami di DPR memastikan perbaikan mesti terjadi,” jelasnya.

Ditanya soal pendanaan dan peran pemerintah, Politisi Golkar Hetifah menilai bahwa pendanaan tidak melulu pemerintah tapi juga bagaimana pemerintah menciptakan iklim kondusif di daerah menjadikan masyarakat sehat, bugar dan mereka yang memiliki bakat dapat disalurkan, dibina dan diakomodir. Olahraga sendiri tidak hanya olahraga prestasi tapi juga olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga rekreasi yang semuanya harus diakomodir.

“Bahkan olahraga bisa jadi alat kesejahteraan. Jadi bukan hanya sukses prestasi tapi ekonomi. Kita juga bicara Industri olahraga, sport science. Sebenarnya banyak tugas pemerintah nanti konsekuensi larinya ke dana juga tapi dana itu bukan hanya khusus ke dinas olahraga saja tapi juga sektor pendidikan seperti olahraga pendidikan di sekolah perlu sarana-sarana. Mungkin lapangan olahraga harus memadai atau secara kolektif di suatu wilayah ada, jangan lapangan itu dialihfungsikan mall. Ini semua sudah diatur dan diharapkan dapat diterapkan,” tukasnya.