Kemiskinan di Kaltim: Mahulu dan Kubar Jadi Daerah Termiskin

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni / inibalikpapan
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni / inibalikpapan

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat (Kubar) tercatat sebagai daerah termiskin di Kalimantan Timur (Kaltim), dengan angka kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Kabupaten Paser dan Kutai Timur (Kutim) mengikuti dengan angka kemiskinan sekitar 9 persen.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, dalam pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kaltim yang digelar di Puri Senyiur Hotel, Samarinda, Kamis, 19 Desember 2024.

Sri Wahyuni juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi, dengan 62.360 jiwa. Sementara itu, Samarinda memiliki 42.840 jiwa penduduk miskin, dan Kutai Timur (Kutim) mencatatkan 37.780 jiwa penduduk miskin.

Kaltim Alami Penurunan Angka Kemiskinan

Meskipun demikian, Sri Wahyuni menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di Kaltim mengalami penurunan pada tahun 2024. Angka kemiskinan turun dari 6,11 persen pada tahun 2023 menjadi 5,78 persen pada tahun 2024.

Terkait dengan kemiskinan ekstrem, Kaltim berada di peringkat terendah secara nasional, setelah Provinsi Bali dan Kepulauan Riau pada tahun 2024, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, menargetkan angka kemiskinan nasional turun menjadi 6 persen pada 2029 dan menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.

Sri Wahyuni juga menekankan pentingnya perhatian terhadap permasalahan data kemiskinan, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Penargetan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Menurutnya, hal ini menjadi aspek penting dalam penanganan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

“Melalui rakor ini, kami berharap kabupaten/kota dapat memberikan informasi terbaru terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan, yang akan menjadi dasar kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kaltim,” ujarnya dikutip inibalikpapan.

Rakor Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini juga dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M Syirajudin, Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando, dan Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak. / adpimprovkaltim

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.