Ketegantung Kaltim pada DBH Migas Masih Tinggi, Seperti Dininabobokan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com– Kepala SKK Migas Kalsul Syaifuddin memandang hasil produksi migas masih menjadi  tulang punggung APBN dan APBD.  Keberadaan kegiatan migas juga turut mendukung pembangunan di daerah.

“Dampak sangat dirasakan karena itu kegiatan ini terus didorong agar tetap bisa dirasakan masyarakat dengan menjaga kelancaran produksi agar dampak positif bisa dirasakan masyarakat terutama didaerah,” katanya dalam pembukaan diskusi Kegiatan Usaha Hulu Migas sebagai Penggerak Ekonomi dan Pengembangan Industri di Daerah, di hotel Jatra Balikpapan, Kamis (11/7/2019).

Syaifuddin tidak sependapat jika hasil migas hanya dirasakan pada DBHnya saja. Padahal dampak turunan ekonomi  sangat banyak.

“Tidak hanya ke arah Dana Bagi Hasil (DBH), justru lebih ke multiplier effect dari sisi tenaga kerja sampai penyediaan barang dan jasa oleh kontraktor lokal.Bahkan dari sektor industri itu juga menghasilkan pajak yang nilainya cukup besar. Artinya, dampak manfaatnya ke ekonomi dan pembangunan daerah cukup nyata,” tandasnya.

Sebagai  contoh Kota Balikpapan yang tidak memiliki pertambangan batubara dan migas tetapi merasakan manfaat dari industri tersebut. Diantaranya berupa kantor perusahaan yang berpusat di Balikpapan dan kebutuhan pendukung lain untuk kegiatan batu bara.

“Kontraktor-kontraktor juga di sini, jadi Balikpapan dapat multiplier effect-nya. Orang akhirnya berkegiatan ekonomi di sini, belanja di sini, menginap dan makan, pajak-pajaknya kan berputar,” ucapnya.

Syaifuddin mengaku ada hal-hal negative dari kegiatan ini namun  masyarakat perlu diberikan pemahaman terkait manfaat hingga dampak negatif dari industri hulu migas melalui dialog antar KKKS, stakeholder  dan masyarakat. “Kaltim justru lebih baik ketimbang daerah lain yang didera isu sosial dan lainnya dalam industri hulu migas,” tukasnya.

Pada kesempatan sama, Aji Sofyan Effendi Dosen Fakultas Ekonomi Unmul Samarinda mengatakan daerah penghasil migas selama ini hingga kini masih mengandalkan DBH dari sector migas. Kaltim sebagai daerah penghasil migas dan batu bara seperti dininabobokan karena kerangka APBD sekitar 80-90 persen masih ditopang DBH.

“Kita tidak bisa keluar dari zona aman. Kita seperti dininabobokan dengan dana transfer dan kita terbiasa dengan itu sehingga tidak ada inovasi,” tandasnya saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi migas.

lanjutnya, APBD yang ada selama ini  mengandalkan dana bagi hasil bagaikan orang yang berada di  ruang ICU, semua bergantung pada intrumen-alat -alat seperti infus. “Kita terbiasa dengan APBD yang tidak sehat karena pendapatan hasil daerah kita hanya dibawah 10 persen,” sebutnya.

Namun secara ekonomi, efeknya diakui kegiatan hulu migas memberikan pengaruh yang luar biasa bagi daerah terutama mereka yang terlibat langsung termasuk sub kontraktornya dengan tenaga kerja yang ada termasuk daerah penghasil.

Hanya saja menurut Aji yang juga Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan keuangan Daerah Unmul ini,  industri migas resisten terhadap dinamika ekonomi dunia termasuk nasional dan daerah. Mengingat migas dan batu bara stoknya makin terbatas. Disisi lain, harganya kerap fluktuatif.

Sementara Kepala DJP Kaltimra Samon Jaya berpendapat harusnya Indonesia termasuk Kaltim mampu menjadi daerah industry termasuk industry Pertanian modern. Selama ini Indonesia terkukung pada pertanian tradisional sehingga regenerasi pertanian menjadi sepi peminat.

“Kita semua terisolasi dari industry pertanian sehingga ketika bicara pertanian kita bicara tradisional sehingga orang kalau maju petani kerja keras dan miskin,” ujarnya saat hadir dalam diskusi SKK migas.

Terkait pajak dan retribusi daerah, pihak telah bekerjasama dengan pemda di Kaltim seperti Balikpapan dan Samarinda dalam mengenjot PAD daerah.

Sebab dari data pajak itu diketahui apakah pengusaha lokal dan maupun nasional jujur dalam pelaporan pajak sesuai dengan omzet pendapatan.

“Dilaporan kita bagus besar tapi pas ke daerah nggak segitu yang dilaporkan,” tandasnya.

Samon melihat industry lokal Kaltim juga sudah ada beberapa yang mampu bermain di tingkat nasional untuk mendukung kegiatan industry besar. Hanya saja ada pelaporan pajak yang sesuai pemasukan dan ada yang tidak sesuai pemasukan.

“Omzet triliun tapi pelaporan hanya ratusan juta. tapi ada juga omzet triliun laporan sesuai. Kalau Kita semua bayar pajak dengan pelaporan yang -benar  maka kita tidak perlu rebut-ribut soal dana bagi hasil. Nah ini perlu keterlibatan kita semua untuk mewujudkan,” tukasnya.