Ketua Banggar DPR Desak Pemerintah Dorong WTO Pulihkan Perdagangan Internasional Pasca Tarif AS ke Indonesia

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam mendorong Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) agar kembali pada prinsip dasar pembentukannya: perdagangan global yang adil, transparan, dan nondiskriminatif.

Pernyataan tersebut disampaikan Said sebagai respons terhadap kebijakan proteksionis Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif dagang sebesar 32 persen terhadap sejumlah produk ekspor asal Indonesia.

“Pemerintah perlu mengambil inisiatif melalui forum WTO untuk menyehatkan perdagangan global. Jangan sampai kebijakan negara adidaya justru mengorbankan kesejahteraan masyarakat dunia,” ujar Said dikutip dari laman DPR.

Dampak Tarif AS ke Ekonomi Indonesia

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai kebijakan sepihak Amerika Serikat berisiko menimbulkan instabilitas ekonomi global, mengingat beberapa negara besar lain seperti Uni Eropa, Tiongkok, Kanada, dan Meksiko sudah mulai mengambil langkah balasan serupa.

“Langkah Trump ini mengingatkan pada era proteksionisme Mckinley yang memicu gejolak ekonomi global. Kini ekspor Indonesia dikenai tarif tinggi, dan itu akan memengaruhi daya saing produk kita,” tegasnya.

Situasi dalam negeri pun menurutnya tengah menghadapi tekanan, mulai dari penurunan daya beli masyarakat, hingga volatilitas pasar saham dan keuangan.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Kalahkan Korea Selatan, Nova Arianto : Modal Penting Menuju Piala Dunia U-17

Strategi Domestik: Lindungi Ekspor dan Jaga Devisa

Said meminta pemerintah segera melakukan langkah konkret di dalam negeri untuk melindungi keberlanjutan ekspor nasional, termasuk mencari pasar alternatif jika ekspor ke AS terhambat.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan penempatan devisa hasil ekspor agar seluruhnya berada di dalam negeri, demi memperkuat cadangan devisa nasional.

“Pastikan devisa hasil ekspor ditempatkan 100 persen di dalam negeri dan diperkuat dengan kebijakan hedging fund untuk impor,” tambahnya.

Dorongan Reformasi Keuangan dan Fiskal

Lebih lanjut, Said mendorong perluasan kerja sama bilateral currency swap dengan mitra dagang strategis guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal kontra-siklus (contra-cyclical) untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

“Kita harus siapkan kebijakan fiskal yang adaptif namun tetap menjaga kesehatan fiskal negara,” ungkapnya.

Reformasi Pasar Saham dan Komunikasi Publik

Di sisi lain, pemerintah juga diminta melakukan reformasi di sektor keuangan dan pasar modal. Tujuannya agar pasar saham Indonesia lebih inklusif, menarik bagi investor, dan tidak mudah goyah oleh isu eksternal.

“Pemerintah harus membangun komunikasi publik yang transparan dan kredibel, agar pelaku usaha punya sumber informasi yang jelas dan terpercaya,” pungkas Said.