Ketua DPR : Kecurangan MinyaKita Bukti Bobroknya Pengawasan, Pelaku Besar Harus Dihukum!

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti skandal besar dalam distribusi MinyaKita, di mana praktik pengurangan takaran dan pemalsuan minyak goreng subsidi terjadi secara sistematis. Ia menegaskan bahwa lemahnya pengawasan pemerintah telah memberi ruang bagi mafia pangan untuk meraup keuntungan dengan mengorbankan rakyat.

“Kasus ini adalah alarm keras bahwa pengawasan pangan kita bobrok. Jika pemerintah tidak segera bertindak tegas, kepercayaan publik terhadap program bantuan pangan akan runtuh,” tegas Puan, dikutip dari laman DPR.

Bareskrim Polri telah menetapkan 14 direktur perusahaan sebagai tersangka karena menyunat isi kemasan MinyaKita dari 1 liter menjadi hanya 750-800 ml. Lebih parah lagi, polisi membongkar pabrik pemalsuan MinyaKita di Bogor dan Depok, yang menghasilkan ratusan juta rupiah per bulan dari minyak curah yang dikemas ulang secara ilegal.

Namun, Puan menegaskan bahwa menjerat pelaku kecil tidak cukup. “Jika aktor besar dibiarkan lolos, ini hanya sandiwara penegakan hukum. Negara harus tegas, jangan biarkan mafia pangan merajalela!” kecamnya.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Pemerintah Janji Bangun 20 Ribu Rumah Subsidi untuk Guru, Program Prioritas atau Sekadar Wacana?

Ia juga menilai bahwa celah dalam pengawasan telah dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab. “MinyaKita adalah program untuk rakyat kecil. Jika dimanipulasi, dampaknya bukan hanya harga yang mahal, tapi juga risiko kesehatan akibat kualitas minyak yang tidak jelas,” katanya.

Sebagai langkah konkret, Puan menuntut Komisi IX DPR RI dan BPOM memperketat pengawasan dan melakukan inspeksi berkala. Ia juga menekan Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan untuk segera membangun sistem pemantauan distribusi yang lebih transparan.

“Jangan hanya wacana! Hukuman berat bagi pelaku harus segera dijatuhkan agar ada efek jera. DPR akan turun langsung menelusuri kasus ini, jangan ada lagi permainan kotor yang merugikan rakyat,” tegasnya.

Dalam sidak DPR di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, ditemukan banyak minyak goreng kemasan lain yang tak sesuai takaran. Ini semakin menguatkan indikasi bahwa pengawasan pangan di Indonesia sedang dalam kondisi kritis dan harus segera diperbaiki sebelum makin banyak rakyat yang dirugikan!