Ketua DPRD Balikpapan Kritisi Jasa Pandu Kapal di Teluk Balikpapan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com –  Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyampaikan kritik terhadap monopoli jasa pandu kapal di Teluk Balikpapan yang selama ini dikelola oleh satu perusahaan, yakni Pelindo. 

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD, KSOP, Dishub, PT Bayan, dan Pelindo, Alwi menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan perusahaan lokal dalam pengelolaan jasa pandu kapal, Kamis (2/1/2025).

“Kita minta ada lelang terbuka untuk jasa pandu, jangan dimonopoli oleh satu perusahaan seperti Pelindo. Pelindo memang BUMN, tetapi kontribusinya kembali ke pusat, bukan ke daerah,” ujar Alwi kepada media.

Menurut Alwi, peluang harus diberikan kepada perusahaan lokal yang memiliki Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Ia menegaskan bahwa mendapatkan izin BUP tidaklah mudah, karena harus melalui proses verifikasi oleh Kementerian Perhubungan. 

“Saat ini, terdapat enam perusahaan BUP di Balikpapan, termasuk Pelindo,” akunya.

Alwi juga menyoroti kebutuhan kapal pandu di Teluk Balikpapan, yang diperkirakan mencapai 15-20 unit. Ia berharap perusahaan lokal dapat dilibatkan dalam pengelolaan jasa pandu ini agar memberikan kontribusi langsung bagi daerah.

“Kita ingin perusahaan lokal yang memiliki BUP juga bisa berkontribusi. Dengan melibatkan mereka, akan ada manfaat langsung bagi Balikpapan, baik dalam hal ekonomi maupun pengelolaan sumber daya,” tambahnya.

Ia juga meminta PT Bayan, sebagai salah satu pihak terkait. Untuk membuka ruang kerja sama dengan perusahaan lokal dalam kegiatan pandu kapal.

“Dengan melibatkan perusahaan lokal, kita bisa menciptakan kontribusi yang lebih besar untuk daerah. Bukan hanya untuk satu perusahaan saja,” tutup Alwi.

RDP ini menjadi langkah awal untuk memastikan pengelolaan jasa pandu di Teluk Balikpapan lebih inklusif, transparan, dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat dan perusahaan lokal.

Perusahaan Di Daerah Dilibatkan

Senada disampaikan Ketua Komisi III DPRD Balikpapan H Yusri mengatakan, bagaimana teluk Balikpapan yang dikeloa KSOP terkait pengawasan pelayanan menjadi aman. Paling tidak saat ini berbeda dimana di teluk Balikpapan banyak aktivitas kapal.

“Termasuk ponton batu bara, dimana mensinergikan dengan kapal kapal pandu di Balikpapan,” kaya Yusri.

“Sehingga tidak ada kecemburuan sosial, dimana kapal pandu bisa berkontribusi di Kota Balikpapan,” tambahnya.

Yusri mengatakan, dimana pihaknya tidak ingin hanya dimonopoli satu perusahaan saja. Dimana pihaknya ingin PT Bayan berbagi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah.

“Termasuk bongkar muat terkait kapal pandu termasuk mengurus BUP,” tutup Yusri.***