Ketua KPPU Dorong Integrasi Jargas ke Program 3 Juta Rumah

JAKARTA, inibalikpapan.com – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa, yang akrab dengan panggilan Ifan, menyampaikan usulan penting kepada pemerintah. Ia mengusulkan agar jaringan gas kota (jargas) diintegrasikan ke dalam program pembangunan 3 juta rumah yang tengah berjalan.

Usulan ini Ifan sampaikan langsung kepada Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat pertemuan di Gedung KPPU, Jakarta, pada Jumat, (20/12).

Dalam siaran pers KPPU, Sabtu, (21/12), Ifan menjelaskan bahwa pengintegrasian jargas ke program tersebut berpotensi menghemat subsidi LPG hingga Rp 3,5 triliun per tahun. Sehingga hal tersebut dapat memangkas biaya impor LPG sebesar Rp 1,4 triliun per tahun.

Selain itu, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat swasembada energi yang tertuang dalam program Asta Cita.Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah turut membahas prioritas pembangunan jargas, sesuai amanat Perpres No. 6 Tahun 2019.

KPPU sebelumnya telah memberikan saran pada Rabu (4/12) lalu, terkait pentingnya percepatan pembangunan jargas demi mengurangi ketergantungan pada LPG 3 kg yang selama lima tahun terakhir menyedot APBN hingga Rp 461 triliun.

Baca Juga:

KPPU Soroti Anak Usaha Michelin, Diduga Langgar Aturan!

“Kami menggarisbawahi bahwa pembangunan 3 juta rumah harus memberi peluang bagi pelaku usaha dari berbagai skala untuk berkontribusi secara adil. Investasi jargas juga perlu memenuhi prinsip persaingan usaha yang sehat dan skema yang layak secara finansial,” jelas Ifan.

Efisiensi Jargas dan Sektor Konstruksi

KPPU bahkan telah menyurati Presiden Joko Widodo pada Agustus 2024, menyoroti potensi penghematan hingga Rp 870 triliun dari optimalisasi penggunaan jargas. Ifan menambahkan, dari total anggaran jargas perumahan sebesar Rp 650 triliun, devisa senilai Rp 370 triliun belum dimanfaatkan secara maksimal.

Sektor konstruksi pun menjadi perhatian khusus Ifan. Berdasarkan Indeks Persaingan Usaha Nasional 2024, sektor ini memiliki skor hanya 4,89, jauh di bawah sektor perdagangan dan jasa keuangan.

“Ini menunjukkan bahwa tingkat persaingan di sektor konstruksi masih rendah,” ungkapnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait, yang akrab dengan panggilan Ara, menyambut baik rekomendasi dari KPPU. “Kami butuh dukungan KPPU agar pembangunan rumah ini berjalan tanpa ada persaingan usaha tidak sehat,” ujar Ara. Dia menegaskan bahwa program kementeriannya bertujuan membangun satu juta rumah di perkotaan dan dua juta di pedesaan sesuai arahan Presiden.

Dalam pertemuan itu, Ifan bersaman anggota KPPU seperti Eugenia Mardanugraha, M. Noor Rofieq, Rhido Jusmadi, serta sejumlah pejabat struktural kedua lembaga. Menteri PKP pun berharap kolaborasi ini dapat mempercepat pembangunan sekaligus menciptakan efisiensi ekonomi yang signifikan.***