KIPP-KAKI Ingatkan Penyelenggaraan Pilkada di Kutai Kartanegara Perlu Pengawasan Ketat

JAKARTA, inibalikpapan.com – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat menaruh atensi. Terutama terhadap proses pendaftaran calon kepala daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sekjen KIPP Indonesia, Kaka Suminta, meminta agar KPU pusat mengawasi langsung proses verifikasi. Sebab, pihaknya mendapat informasi adanya potensi kecurangan di Kukar.

“KPU pusat harus mengawasi langsung proses verifikasi agar tidak terjadi lobi-lobi untuk meloloskan pasangan,” kata Kaka, Rabu (12/6/2024).

Kaka menjelaskan bahwa kesempatan bagi calon independen di pilkada masih terbatas, sehingga mereka sering kali harus menggunakan kendaraan partai politik.

“Kesempatan calon independen di pilkada masih terbatas, sehingga harus menggunakan kendaraan partai politik,” tambah Kaka.

Untuk mencegah kecurangan dalam verifikasi administrasi, Kaka menegaskan perlunya pengawasan ketat dari pihak penyelenggara.

“Jika pasangan calon independen tidak lolos verifikasi administrasi, maka tidak boleh diberikan ruang yang dapat merusak demokrasi,” tegasnya.

Kaka juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap politik uang. Khususnya dalam pilkada di Kalimantan Timur 2024.”Kita harus waspada terhadap politik uang di pilkada Kaltim,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), M. Firman, menyatakan bahwa pilkada diperkirakan akan ramai dengan politik uang. Tidak hanya saat pencoblosan tetapi juga dalam proses pencalonan kepala daerah.

“Seperti dugaan lobi-lobi di KPUD Kutai Kartanegara karena calon independen yang tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi, juga sangat rawan gratifikasi kepada oknum di KPUD,” kata Firman kepada media, Rabu (12/6/2024).

Firman mendesak KPK, Polisi, dan Kejaksaan untuk ikut mengawasi dugaan politik uang di pilkada serentak.”KPK, Polisi, dan Kejaksaan harus ikut mengawasi dugaan politik uang di pilkada serentak,” tegasnya.