Kisruh PPDB Setiap Tahun, LSM Desak Pemkot dan DPRD Bangun Sekolah Baru

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – LSM Balikpapan mendesak pemerintah kota dan DPRD Balikpapan untuk menambah sekolah baru dan rombongan belajar (rombel).
Mereka yakni Stabil, Format, FKPWB dan Sinber bersama warga Balikpapan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Wali Kota Balikpapan Selasa (18/7/2017).

Kordinator Aksi dari Stabil Heri Sunaryo menilai setiap tahun warga kota Balikpapan dihadapkan pada persoalan ketersediaan ruang belajar dan sekolah negeri.” Kami mendesak pemkot dan DPRD menambah sekolah baru agar persoalan peserta didik baru dapat diatasi. Hari ini dan berulang kita dihadapi pada persoalan yang sama,” ujarnya.

Kondisi ini menurutnya tidak sesuai dengan visi dan misi kota Balikpapan sebagai kota menuju kota layak anak dan layak huni. Tapi nyatanya anak-anak masih kesulitan bersekolah karena jumlah siswa yang lulus tidak berbanding lurus dengan daya tampung.

“Harusnya bangun sekolah baru, bukan bangun gedung dewan yang baru,” tandasnya.

Heri mengungkapkan ada 25 orang anak yang tidak tertampung pada PPDB online kemarin. Padahal mereka tinggal di lingkungan sekitar berdasarkan zonasi dan masuk kategori miskin.” Ini ada apa kok bisa demikian,” tanyanya.

Perwakilan pendemo diterima oleh perwakilan pemkot dari disdik, Humas dan wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin.
Menurutnya Sabaruddin tuntutan yang disampaikan pendemo akan ditindaklanjuti salah satu mengenai zonasi yang mengacu pada Permen nomor 17 tahun 2017 tersebut telah dikonsultasikan ke Kemendikbud.
Politikus Gerindra ini menilai kebijakan zonasi tersebut tidak sesuai dengan karakter kota Balikpapan.

“Ada beberapa hal yang sudah kami konsultasi karena sudah ada yang kami tabrak terkait persoalan zonasi. Sehingga kita minta tambah berapa persen untuk zonasi,” terangnya.

Terhadap 25 anak yang belum tertampung tersebut pihaknya melihat kembali dan mengkomunikasik dengan disdik Kota. Tentunya dilihat lagi dengan nilai dan tempat tinggalnya yang sesuai dengan kebijakan. “Kalau masih sesuai kebijakan zonasi ya dilihat lagi oleh Dinas Pendidikan kenapa tidak tertampung,”katanya.

Menyinggung soal transaksi kursi kelas atau ada dugaan anggota DPR yang bermain maka pihaknya mempersilakan siapa pun untuk membuktikan tuduhan itu.
Apalagi saat ini pemerintah memiliki perangkat saber pungli. Tentu hal ini harus mampu dibuktikan.

” Saber Pungli kalo memang ada ditemukan transaksi atau jual beli kursi buktikan siapa. Kalo memang ada terbukti ada anggota DPR maka buktikan, jangan hanya katanya. Kalaupun ada pasti di proses hukumnya,” tegasnya.

Kabid Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan Ganung Pratikno mengakui 25 siswa yang tidak tertampung ini akan dilihat kembali dan dipertimbangkan kembali jika memang tidak terakomodir di bina lingkungan dan jalur miskin.

Ganung akan melihat jumlah rombel dari seluruh sekolah SMP negeri yang ada. “Kita lihat satu rombel berapa, dan dimana yang masih kurang. Misal dari 34 menjadi 36,” ujarnya.

Usai diterima perwakilan, aksi demo yang berlangsung hingga jelang siang membubarkan diri dengan tertib.