KKP Sasar Program Desa Bahari

BALIKPAPAN, Inibalikpapan – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyadari tingginya potensi ekonomi sector wilayah pesisir. Mengingat Indonesia memiliki ribuan pulau-pulau kecil yang hingga kini belum dimaksimalkan.

Potensi ekonomi sektor wilayah pesisir mencapai Rp 670 triliun. Sementara khusus sektor wisata bahari mencapai Rp 24 triliun. Karenanya Kementerian KKP kemudian membuat program Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari).

Hal tersebut disampaikan  Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Aryo Hanggono, usai membuka Workshop Nasional yang membahas tentang RUU Daerah Kepulauan yang digelar Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia ( Aspeksindo )

“Salah satunya bedah kampung yang berkonsep penataan ulang desa di dalam dan luar kawasan konservasi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN),” ujarnya.

Menurut dia, Desa Wisata Bahari, merupakan model pengembangan di dalam dan luar kawasan konservasi.  Sebagai bentuk riil dalam pengembangan pulau-pulau kecil di Indonesia, terutama dari sektor ekonomi pesisir

Sementara itu selain Workshop Nasional, Apeksindo juga  menggelar Rakornas dan Kongres Nasional Maritim II ( Konasmi ) serta Deklarasi Pembentukan Asosiasi DPRD Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia

Workshop Nasiona ini dilaksanakn selama tiga hari, 10-13 Maret  di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara ( PPU ), dihadiri ratusan peseta mulai dari Gubernur, Walikota, Bupati, DPRD, Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Workshop  berbasis kepulauan ini mengangkat tema Penguatan Legislasi Daerah untuk Indonesia Maju. Sesi pertama Workshop Nasional, Brainstorming dan Sosialisasi RUU Daerah Kepulauan oleh Bappenas  dan Bupati Membromo Raya (Aspeksindo).

Sesi kedua membahas Langkah Strategis Pemerintah dalam Mempercepat Pembangunan di Daerah Kepulauan serta Isi Pokok, Strategis dan Simulasi RUU Daerah Kepulauan oleh Rokhimin Dahuri, Dewan Pakar Aspeksido/Dewan Penasehat KKP RI dan Suwidi Tono, Tenaga Ahli DPD RI untuk RUU Daerah Kepulauan.

“Kekayaan laut kita sangat besar tidak hanya untuk Indonesia tapi juga dunia, untuk itu Apeksindo perlu dukungan legislasi dalam hal ini Asosiasi DPRD Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia,  terutama dalam membuat UU daerah kepulauan,” ujar Ketua Apeksindo Abadul Gafur Masud.

Selai itu seluruh peserta  bertandang menuju Kabupaten PPU yang bakal menjadi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Dimana kabupaten tersebut, merayakan HUT ke 18.