Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pernyataan Hasan Nasbi, Desak Presiden Bertindak
JAKARTA, Inibalikpapan.com – Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Centra Initiative, Imparsial, PBHI, ELSAM, Walhi, HRWG, DeJuRe, dan Setara Institute mengecam keras pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, terkait insiden teror kepala babi di kantor Tempo.
Koalisi menilai pernyataan Hasan Nasbi yang menyarankan “memasak kepala babi” sebagai respons terhadap aksi teror tersebut sangat tidak pantas. Sikap tersebut dinilai merendahkan, tidak mencerminkan empati, serta bertentangan dengan prinsip kebebasan pers. Selain itu, pernyataan tersebut berpotensi mengabaikan ancaman nyata yang dihadapi jurnalis dalam menjalankan tugas mereka.
“Kami mengecam keras sikap arogansi yang ditunjukkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ungkapannya tidak hanya menyepelekan ancaman terhadap kebebasan pers, tetapi juga mencerminkan rendahnya komitmen pemerintah terhadap demokrasi dan kebebasan sipil,” demikian disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil dalam pernyataan tertulisnya.
Koalisi juga mendesak Presiden untuk tidak tinggal diam terhadap pernyataan tersebut. Mereka menilai bahwa komentar Hasan Nasbi mengandung unsur kebencian terhadap kelompok jurnalis atau media yang bersikap kritis terhadap pemerintah. Terlepas dari posisi media dalam mengkritisi kebijakan, bentuk intimidasi seperti ini tidak boleh dibiarkan dan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
BACA JUGA :
Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti rekam jejak Hasan Nasbi yang sebelumnya juga sempat menghapus cuitannya di akun X mengenai RUU TNI. Mereka menilai tindakan ini cukup menjadi alasan bagi Presiden untuk meninjau ulang posisi Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
“Kami mendesak Presiden untuk mengevaluasi posisi Hasan Nasbi. Jabatan ini memerlukan sosok yang beretika serta mampu menyampaikan pesan kepresidenan dengan bijak kepada masyarakat,” tambah Koalisi.
Di sisi lain, Koalisi menyatakan keprihatinan mendalam serta solidaritas terhadap Tempo atas insiden teror yang mereka alami. Mereka menegaskan bahwa praktik-praktik teror semacam ini masih digunakan sebagai bentuk intimidasi terhadap kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, mereka mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengungkap pelaku di balik aksi ini agar tidak menjadi preseden buruk bagi kebebasan berekspresi di Tanah Air.
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menegakkan demokrasi dan kebebasan pers. Penanganan yang tepat dan transparan akan menjadi tolok ukur sejauh mana kebebasan sipil tetap dijaga dalam sistem demokrasi In
BACA JUGA
KREDIT
