Koalisi Masyarakat Sipil Luncurkan Film Dokumenter “Dirty Vote” Jelang Hari Pencoblosan

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com– Masa kampanye pemilu 2024 baru saja berakhir. Menjelang pemilihan dalam tiga hari pada 14 Februari mendatang, koalisi masyarakat sipil merilis film dokumenter yang mengungkap desain kecurangan dalam pemilu.

Film berjudul “Dirty Vote” itu tayang pada hari ini. Memanfaatkan momentum tanggal 11 Februari, yang juga merupakan hari pertama masa tenang pemilu. Film disiarkan di kanal YouTube pukul 11.00 WIB, meskipun mengalami penundaan karena beberapa faktor.

“Dirty Vote” adalah sebuah dokumenter eksplanatori. Dipresentasikan oleh tiga ahli hukum tata negara yang menjadi pemeran utama dalam film ini, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Mereka menjelaskan bagaimana berbagai instrumen kekuasaan telah dimanfaatkan untuk mencapai kemenangan dalam pemilu, bahkan jika hal tersebut melanggar atau merusak prinsip-prinsip demokrasi.

Film ini mengungkap penggunaan kekuasaan yang kuat dan infrastruktur yang solid secara terbuka di hadapan publik, dengan tujuan mempertahankan status quo. Penjelasan dari ketiga ahli hukum ini didasarkan pada fakta dan data yang tersedia, serta diuraikan melalui analisis hukum tata negara.

Menurut Bivitri Susanti, film ini merekam sejarah tentang kerusakan demokrasi pada suatu titik di mana kekuasaan dieksploitasi secara terang-terangan oleh para pemimpin yang dipilih melalui proses demokratis itu sendiri. Ia menegaskan bahwa penting untuk melihat pemilu bukan hanya sebagai suatu kegiatan pemungutan suara, tetapi juga bagaimana prosesnya berlangsung, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan dilakukan secara adil.

Bivitri juga menyoroti pentingnya sikap publik dalam menghadapi situasi ini, apakah akan diam saja dan membiarkan kecurangan menjadi hal yang biasa, atau bersuara dan bertindak untuk menjaga agar demokrasi terus berkembang.

Pesan serupa juga disampaikan oleh Feri Amsari, yang menekankan bahwa esensi dari pemilu adalah cinta terhadap tanah air. Baginya, membiarkan kecurangan merusak pemilu sama dengan merusak bangsa ini. Dia juga menyoroti bahwa kekuasaan memiliki batas, dan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin adalah bekerja untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan pribadi atau keluarganya.

Disutradarai Dandhy Laksono

Film “Dirty Vote” disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, yang sebelumnya telah menyutradarai beberapa film dokumenter terkait pemilu. Film ini diharapkan akan menjadi bahan refleksi penting menjelang hari pemilihan, dan diharapkan akan memicu diskusi yang luas di masyarakat.

Berbeda dengan film-film sebelumnya, “Dirty Vote” lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil. Ketua Umum SIEJ sekaligus produser film ini, Joni Aswira, mengatakan bahwa dokumenter ini juga merupakan hasil dari riset tentang kecurangan dalam pemilu. Yang telah dilakukan oleh koalisi tersebut. Biaya produksi film ini didanai melalui dana dari masyarakat dan lembaga. Serta diproduksi dalam waktu yang sangat singkat, sekitar dua pekan.

Sebanyak 20 lembaga berbeda terlibat dalam kolaborasi pembuatan film ini. Termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, dan lainnya.