Kolaborasi Daerah Jadi Kunci Kendalikan Inflasi Pangan

Kegiatan koordinasi ketahanan pangan yang digelar Bank Indonesia perwakilan Kota Balikpapan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah. Dalam menjaga ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. 

Hal ini disampaikan dalam acara Forum Koordinasi Ketahanan Pangan yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser, Kamis (24/4/2025).

Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) beserta jajaran, Wakil Bupati Penajam Paser Utara Abdul Waris Muin, serta perwakilan dari Bupati Paser yang diwakili oleh Asisten Perekonomian. Hadir pula para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan perusahaan daerah, serta para pelaku usaha di sek tor pangan.

Wakil Wali Kota Balikpapan dalam sambutannya menyampaikan pentingnya memperkuat kerjasama antar daerah. Yang memiliki keterkaitan dan saling bergantung dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan. Ia menyoroti pentingnya daerah mampu mencukupi kebutuhan pangan secara mandiri, terlebih jika pasokan dari luar daerah mengalami gangguan.

“Momentum pagi ini sangat penting. Kita tidak bisa lagi bergantung pada pasokan dari luar, seperti Blitar untuk telur atau Jawa Timur untuk beras. Daerah kita harus mandiri dan saling mendukung antar wilayah. Kolaborasi ini adalah bentuk nyata dari upaya kita menjaga ketersediaan pasokan, stabilitas harga. Serta meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal,” ujarnya

Ia juga mengapresiasi langkah-langkah konkret dari daerah lain, seperti upaya Dinas Peternakan Kabupaten Paser dalam budidaya ayam petelur. Menurutnya, inisiatif seperti ini harus terus didorong agar tercipta ketahanan pangan yang tangguh di wilayah Kalimantan Timur.

Menutup sambutannya, ia menegaskan komitmen pemerintah kota untuk mendukung sepenuhnya inisiatif kolaboratif tersebut. Ia berharap forum ini dapat menghasilkan kesepakatan yang terukur. Mekanisme kerjasama yang jelas, dan dukungan kebijakan dari seluruh pemerintah daerah yang terlibat.

“Balikpapan siap menjadi bagian aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan regional dan mendorong kemandirian ekonomi daerah,” tegasnya.

Bantuan Non Pangan

Kepala Perwakilan BI Balikpapan Robi Ariadi menyampaikan, bahwa saat ini terdapat sekitar 60.000 penerima bantuan pangan non-tunai (IBG) di kota Balikpapan. Artinya, kebutuhan pangan harian untuk komoditas utama seperti telur dapat mencapai 6.000 butir per hari. Jumlah tersebut akan berbeda jika komoditas berganti menjadi daging ayam atau kebutuhan pangan pokok lainnya.

“Kami perlu bekerja sama lebih erat untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kestabilan harga. Misalnya, jika hari ini lauknya telur, kita harus pastikan pasokan 6.000 butir tersedia. Kalau besok daging ayam, kebutuhannya bisa berbeda lagi,” jelasnya.

Dalam paparan yang disampaikan oleh BI Balikpapan, selama satu tahun terakhir, komoditas penyumbang inflasi tertinggi di Balikpapan meliputi ikan layang, kangkung, daging ayam, cabai rawit, tomat, dan bayam. Menariknya, beras tidak termasuk dalam daftar 10 besar inflator utama, menandakan pasokan beras yang relatif stabil.

Sementara itu, di Kabupaten PPU, pola inflasi serupa juga terlihat. Komoditas seperti tomat, ikan layang, dan cabai rawit menjadi penyumbang utama inflasi. Kesamaan ini menunjukkan bahwa ketiga wilayah Balikpapan, PPU, dan Paser memiliki tantangan serupa dalam pengendalian harga pangan.

“Kami melihat urgensi untuk bersinergi antarwilayah. Wilayah kerja kami mencakup Balikpapan, PPU, dan Paser. Maka penting untuk duduk bersama membahas inovasi dan strategi bersama dalam pengendalian inflasi,” tambah Robi

Lebih lanjut, pihaknya juga mendorong adanya pembagian peran antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Kolaborasi dan inovasi antarwilayah diharapkan bisa menjaga inflasi tetap terkendali, dengan target akhir tahun pada level 2,5% ±1%.

Sebagai pembanding, disebutkan juga praktik yang dilakukan oleh DKI Jakarta yang tidak memiliki lahan pertanian namun dapat mengandalkan pasokan dari daerah lain seperti Indramayu untuk beras. Jawa Timur untuk telur, dan Sulawesi Selatan untuk beras. Skema kerja sama daerah semacam ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan dan sekitarnya.***

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses