Komisi I DPR Minta Pemerintah Bersikap Tegas Terhadap Separatis Papua

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Komisi I DPR RI meminta agar ada tindakan tegas terhadap separatis tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB – OPM).

“Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB perlu sikap tegas segera,” ujar Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid dikutip dari laman DPR.

“Pemerintah jangan setengah hati dalam menyelesaikan rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh KKB,”

Meutya menilai perlu adanya penanganan yang lebih komprehensif dalam mengatasi Separatis papua yang terus melakukan aksi-aksi keji. Karena Pemerintah sejauh ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah di Papua secara menyeluruh.

“Adanya rangkaian serangan oleh KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban menunjukkan Pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh,” ucapnya.

Meutya juga menyoroti keputusan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang meningkatkan status operasi Siaga Tempur di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Status Siaga Tempur itu dikeluarkan menyusul gugurnya sejumlah prajurit saat melakukan operasi pencarian pilot Susi Air akibat serangan KKB.

“Kalau mau ditingkatkan jadi Siaga Tempur, tapi pendekatannya penyelesaiannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil,” ujarnya.

Dia pun menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Pratu F dan beberapa personel TNI lainnya yang bertugas dalam operasi pencarian pilot Susi Air. Dia meminta tindak kekerasan itu harus dituntaskan.

“Sudah banyak darah dan air mata yang jatuh akibat keberingasan dari KKB. Pilu seperti ini harus segera dituntaskan. Jangan sampai ada korban jiwa lagi dari masyarakat atau aparat karena KKB,” tutur Meutya.

Selain itu, Meutya menilai Pemerintah bisa menentukan pendekatan terbaik untuk menumpas KKB lewat kolaborasi dengan sejumlah pihak terkait.

Apalagi berdasarkan keterangan dari TNI, Separatis Papua itu merekrut remaja di wilayah Papua untuk menjadi anggota sehingga harus diantisipasi sebaik-baiknya.

“Pemerintah dengan informasi yang dihimpun oleh intelijen dan masukan dari tokoh masyarakat lokal dapat menentukan pendekatan apa yang paling tuntas untuk memutus rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB,” sebutnya.

Meutya juga berharap semua pihak saling bekerja sama agar tidak berjalan sendiri-sendiri dalam upaya penumpasan aksi-aksi teror KKB.

“Libatkan juga semua unsur yang mewakili masyarakat Papua sambil terus mengedepankan pendekatan sosial, politik dan ekonomi kesejahteraan,” tutupnya.