Komisi I Temukan Persoalan Penyaluran Bantuan Korban Kebakaran

BALIKPAPAN – Komisi I DPRD Balikpapan secara mendadak menginspeksi kantor Lurah Klandasan Ulu di kecamatan Balikpapan Kota (18/1/2018).

Inspeksi kali ini terkait penyaluran bantuan bagi ratusan Kepala Keluarga yang menjadi korban kebakaran pada 5 Januari lalu.

Inspeksi dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Thohari Aziz yang mengatakan agar warga yang menjadi korban kebakaran termasuk para pemilik rumah mendapat bantuan secara proporsional.

“Semua ini korban. Ibaratnya, kita kehilangan jemuran saja pasti menjadi beban pikiran yang bisa cukup lama, apalagi rumah yang telah dibangun sedikit demi sedikit justru terbakar,” ucap Thohari Aziz.

Itu dikatakan Thohari karena adanya informasi pemilik rumah yang terbakar justru tidak mendapatkan bantuan. Meski rumah yang sudah hangus dan menjadi puing itu sebelumnya disewakan ke orang lain. Sementara sang pemilik bertempat tinggal tidak di lokasi kebakaran.

“Ini kan ada dampak psikologis, maka saya minta ditangani dengan bijaksana dan proporsional sehingga ada azas keadilan di masyarakat. Pak Lurah nanti koordinasi dengan bagian Pemerintahan di Pemkot,” tegas politisi dari PDI Perjuangan ini.

Sementara Lurah Klandasan Ulu,…. menjelaskan warga yang mempunyai rumah sewaan dan tidak tinggal di lokasi kebakaran, tidak mendapat kompensasi dana.

“Tentunya kami harus koordinasi dengan pimpinan, nanti keputusan seperti apa, itu yang harus dijalankan,” jelas sambil membeberkan bahwa tidak terlalu banyak kendala dalam distribusi bantuan.

“Kelima Ketua RT saya anggap luar biasa karena data warga mereka miliki cukup bagus dan cepat memberikan data dan kebutuhan para korban kebakaran,” lanjutnya.

Sehingga bantuan baik berupa dana maupun barang kebutuhan sehari-hari telah disalurkan dan dimanfaatkan para korban. “Khusus bantuan dana yang terkumpul kurang lebih Rp3,7 miliar dan masih tersisa lebih dari Rp400 juta,” ungkapnya.

Sisa dana tersebut dijadikan sebagai anggaran cadangan bila ada sesuatu yang harus ditanggulangi berikutnya. “133 Kepala Keluarga masing-masing mendapat lebih dari Rp25 juta, dan dari pemerintah juga memberikan bantuan sewa rumah ke setiap KK,” bebernya.

Bantuan sewa rumah itu sebesar Rp9 juta setahun untuk pemilik rumah, sedangkan penyewa mendapat Rp6 juta setahun. Sementara untuk bantuan anak sekolah masih dilakukan inventarisasi.

“Mereka sudah terpencar-pencar karena ada yang menyewa atau tinggal di rumah keluarganya. Jadi saya perintahkan Ketua RT untuk melacak mereka agar anggaran yang sudah disiapkan bisa dicairkan,” pungkasnya.