Komisi II DPRD Balikpapan Minta Gencarkan Penarikan PBB

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Komisi II DPRD Balikpapan menyoroti terkait masih banyaknya warga yang belum menyetorkan PBB, serta pengamanan aset.

Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Suwanto mengatakan, pada RDP dengan BPPDRD Balikpapan tersebut adalah membahas terkait sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diawasi oleh anggota DPRD Balikpapan.

Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang belum menyetorkan pembayaran PBB. Dan kemungkinan disebabkan masyarakat banyak yang belum mengetahui atau menerima surat terkait permohonan untuk segera membayarkan PBB.

“Kamibbicarakan bagaimana target semaksimal mungkin agar masyarakat yang belum bayar pajak PBB, untuk segera membayar,” ungkap Suwanto kepada media, Jumat (5/4/2024).

Disampaikannya, untuk realisasi anggaran PBB akhir tahun 2023 yaitu mencapai 96 persen. Kendati begitu diharapkannya, capaian pada 2024 dan 2025 mendatang mencapai 100 persen.

Suwanto menambahkan, bahwa ada beberapa NOP (Nomor Objek Pajak) yang tidak terbit terkait PBB. Oleh karena itu, Komisi II mendorong pihak terkait untuk mensosialisasikan ke 79 ribu warga agar pemasukan PBB bisa lebih maksimal.

“Karena Piutang PPB itu sebesar Rp 321 Milyar pada tahun 2022. Dan strateginya untuk tahun ini yakni dengan turun ke Kelurahan-kelurahan untuk menyampaikan kepada RT-RT.  Guna mesinkronisasikan data mengenai apakah NOP yang terbit milik calon pembayar atau tidak,” tuntasnya.

Aset Daerah

Selain itu, juga ada RDP dengan BPKAD Balikpapan, dimana Suwanto meminta agar BPKAD  pengamanan aset dan memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui pengawasan yang ketat terhadap aset daerah.

Contohnya adalah lahan Puskib yang hingga kini belum mendapat kepastian kepemilikan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa lahan tersebut dipinjamkan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemkot untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan status kepemilikannya.

“Total keseluruhan nilai aset yang tercatat mencapai Rp 7-8 triliun dan meliputi tanah, bangunan, serta aset bergerak,” ujar Suwanto

Terkait rapat ini, Kepala BPKAD Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo melaporkan capaian yang positif terkait aset di tahun 2023 dan triwulan pertama tahun 2024. 

Ia menyebut bahwa stok aset telah meningkat dan BPKAD terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan aset.

“Serapan di tahun 2023 fisiknya mencapai 93 persen cukup bagus. Kemudian untuk program 2024 baru 19 persen karena baru triwulan pertama,” ungkapnya.

Tahun ini BPKAD Kota Balikpapan mencanangkan usulan anggaran sekitar Rp 108 miliar. Untuk tahun 2025 dalam rencana jangka menengah.  

Agus menyatakan, bahwa hal tersebut masih tergantung pada keputusan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Terkait alokasi anggaran yang akan diberikan pada BPKAD.