Komisi IX DPR Sesalkan Data Kependukkan Warga Miskin di Kaltim Tidak Clear

BALIKPAPAN,  Inibalikpapan – Komisi IX DPR RI menyesalkan data kependudukan warga miskin antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota yang tidak clear sehingga menyebabkan tidak semua orang miskin ditanggung iuran BPJS Kesehatannya melalui APBD Provinsi.

“Kita melihat pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah di Kaltim luar biasa menanggung sekian banyak dengan data yang saya punya tadi yang diberikan, tapi ini tidak juga menyelesaikan persoalan karena masalah data tadi, data yang tidak clear,” ujar Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene.

Dia pun meminta Gubernur Kaltim dengan Bupati dan Wali Kota untuk duduk bersama agar persoalan menyangkut data kependudukkan bisa selesai. Tidak dibiarkan berlarut-larut, karena menyangkut kepentingan orang banyak khususnya mereka yang sangat bergantung bantuan pemerintah.

“Paling tidak memang persoalan jangan ada terus, dari waktu ke waktu ada terus . Paling tidak ada persoalan di depan mata bisa selesai, ada yang harus bisa diselesaikan, tentunya tadi dengan keseriusan dan kejujuran itu sendiri,” ujar Anggota DPR dari dapil Sulawesi Utara ini.

 “Ujung-ujungnya yang dirugikan adalah masyarakat, masyarakat yang dibawah yang susah. Jadi memang betul-betul butuh perhatian dari seluruh lapisan, dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi sampai pemerintah pusat. Jangan sampai kabupaten kota dan provinsi di pusatnya yang mande,”.

Dia juga berharap, Gubernur harus berani mengambil kebijakkan ketika menyangkut kepentingan masyarakat. Karena terkadang regulasi yang bisa menjadi penghambat. Asalkan kata dia, tidak melakukan tindakan korupsi ataupun merugikan negara.

“Jadi memang ini kan banyak juga yang membuat persoalan karena regulasi itu, ada aturan dan sebagainya. Tapi sekali lagi kita minta untuk sebagai Gubernur Kaltim hajar saja Pak kalau itu demi kepentingan masyarakat

“Yang penting bukan korupsi ini untuk menolong masyarakat dibawah nanti sambil silmutan, perbaiki dan diusulkan, saya kira itu,”

Dia mengungkapkan, sebenarnya persoalan BPJS sama seluruh daerah. Tergantung bagaimana masing-masing pemegang kebijakkan berani mengambil keputusan. Namun semua persoalan yang ditemukan didaerah akan menjadi masukan para wakil rakyat

“Lagi-lagi saya bilang kejujuran, dari masing-masing pemangku kepentingan, itu saja menurut saya dari waktu ke waktu, diseluruh daerah hampir sama pengeluhannya dan ini ujung-ujungnya kepada masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

“Masukkan pastinya persoalan semuanya , pengeluhan baik dari dokternya itu sendiri, rumah sakit itu sendiri, karena banyak yang belum  dibayar utang itu. Jadi tadi sudah banyak kita dengar, semua mengeluh, apa saja yang dibicarakan semua pengeluhan,”

“Nah ini kan pengeluhan-pengeluhan ini tidak bisa kita diamkan, nanti lebih lama lagi akan meledak . Ini menyangkut pelayanan masyarakat di rumah sakit, kaitan dengan BPJS dengan pelayanan masyarakat di rumah sakit.”