Komisi X DPR Ingatkan Setiap Aduan Soal THR Harus Diselesaikan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – DPR meminta semua laporan soal tunjangan hari raya (THR) harus ditindaklanjuti. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati

“Semua laporan dan aduan harus ditindaklanjuti, lakukan verifikasi informasi dan verifikasi dari sisi perusahaan,” ujarnya dkutip dari laman DPR

Dia mengatakan, jika ditemukan pelanggaran maka harus ditindak tegas. Karena THR merupakan jak karyawan yang harus dipenuhi perusahaan. Bahkan tidak boleh dikurangi maupun dicocol seperti saat pandemic COVID-19.

“Jika memang terindikasi ada pelanggaran maka harus dilakukan penindakan dan pemenuhan hak para pekerja,” kata Kurniasih, Selasa (18/4/2023).

“Tahun ini pembayaran penuh dan tidak boleh dicicil. Ini adalah hak pekerja dan harus ditunaikan oleh perusahaan.

Menurutnya, soal besaran THR juga sudah diatur. Sehingga dia mengingatkan, perusahaan agar memberikan THR yang jadi hak karyawan. Karena meyangkut ekonomi keluarga.

“Ada juga aturan untuk mereka yang belum genap setahun dengan nilai THR proporsional sesuai dengan waktu bekerja,” ujarnya/

Kurniasih meminta agar ada laporan dan target penyelesaian dari jumlah aduan yang masuk. Sehingga publik bisa ikut memantau dan memastikan bahwa setiap aduan yang masuk diselesaikan

“Kita minta laporan dari jumlah aduan tersebut berapa yang sudah diselesaikan tentu targetnya adalah semuanya tuntas alias 0 aduan yang tersisa. Ini yang kita harapkan,” pungkasnya.

 Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan, hingga 17 April 2023, Posko THR telah menerima 2.576 layanan, terdiri dari 1.182 layanan konsultasi dan 1.394 layanan aduan. 

“Data ini adalah jumlah konsultasi dan layanan yang masuk ke Posko THR per 17 April 2023 pukul 12.00 WIB,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (17/4/2023).