Kota Balikpapan Raih Penghargaan Implementasi KTR, Satu-satunya Di Provinsi Kaltim

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Berkat mendukung implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Kota Balikpapan jadi satu-satu Kota di Provinsi Kaltim yang mendapat penghargaan dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes).

Penghargaan diberikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Bima Arya dan diterima langsung Pj Wali Kota Balikpapan Ahmad Muzakkir. Dalam kegiatan Pentaloka Nasional Adinkes 2024 yang dihadiri 500 peserta dari Kepala Daerah, Kepala Dinas Kesehatan se Indonesia di Hotel Sahid Raya Convention and Exhibition Center, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (5/11/2024).

Turut mendampingi Pj Walikota Balikpapan dalam menerima penghargaan ini Asisten Administrasi Umum Andi Sri Juliarty, Kepala DKK Balikpapan Alwiati, serta kepala Puskesmas di Balikpapan.

Selain Kota Balikpapan yang menjadi satu-satunya dari provinsi Kaltim yang menerima penghargaan, ada 29 Kabupaten Kota yang juga ikut menerima penghargaan dari Adinkes diantaranya Kota Surakarta, Dharmasyara, Lahat, Pali, Kota Palembang, Muara Enim, Banyuasin, Pangandaran, Siak. Kemudian Tabanan, Banyumas, Maros, Temanggung, Depok, Pemalang, Kota Sawahlunto, Kulonprogo, Sleman, Makassar. Selanjutnya  Waringin Barat, Palangkaraya, Gresik, Batu, Deli Serdang, dan Kuningan.

Pj Wali Kota Balikpapan Ahmad Muzakkir mengatakan, penghargaan ini merupakan buah kerja keras dari jajaran pemkot OPD. Terkait sebagai tindak lanjut dari implementasi Perda Nomor 3 tahun 2018 tentang kawasan sehat tanpa rokok. 

“Kedepan di dalam Perda ini sudah ada kawasan yang menjadi fokus ruang lingkup perda. Yang mana tantangan kita bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi sekaligus meningkatkan kawasan bebas rokok,” ujar Ahmad Muzakkir kepada media seusai kegiatan.

Pihaknya juga akan melakukan revisi perda tersebut untuj menyesuaikan dengan kondisi, karena ada tambahan-tambahan poin pasal dan ketentuan dalam Perda tersebut. 

“Juga penambahan kawasan KTR dan penggunaan rokok elektronik,” akunya.

Kata Muzakkir, rokok juga berpengaruh terhadap angka kasus stunting yang masig tinggi dan berkaitan dengan lingkungan keluarga.

“Kita dapat apresiasi dan berbangga, tetapi juga ini jadi bahan evaluasi secara internal dalam penerapannya. Ke depan diharapkan jauh lebih baik dan evaluasi monitoring yang penting dilakukan,” akunya.

Dukungan 8 Program Kerja

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Bima Arya menyampaikan, sesuai arahan dari Presiden Prabowo jika daerah diminta bisa mengimplementasikan 8 program kerja “asta cita”. Dimana yang perlu didalami dan mensukseskan, untuk mencermati bahwa presiden sangat memiliki atensi spesifik dalam hal pembangunan SDM, kesehatan dan pendidikan. 

“Termasuk program-program prioritas yang harus dikawal bersama, salah satunya program makan bergizi gratis, yang mana ada 937 satuan pelayanan diseluruh Indonesia yang awal tahun mulai beroperasi,” ujar Bima Arya.

“Disitu kepala daerah diminta akan ada aspek teknis yang harus dikondisikan terkait dengan alokasi anggarannya,” tambahnya.

Bima menambahkan, diprogram prioritas Presiden Prabowo tak lepas dari kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis, membangun rumah sakit lengkap di daerah. 

“Intinya komitmen dan fokus secara spesifik ke isu kesehatan dalam rangka menuju Indonesia emas 2024,” akunya.

“Juga menekankan tidak mungkin menciptakan manusia yang handal tanpa dukungan kesehatan,” sambungnya.

Pihaknya punya modal yang mana ada 351 kota kabupaten yang memiliki perwali dan perda KTR. Yang mana diperlukan monitoring dan evaluasi.

“Banyak program tetapi hampir tidak ada upaya sistematis untuk melakukan monitoring dan evaluasi,” imbuhnya.

“Artinya kita harus mengevaluasi setiap program, sehingga ada manfaat dan dampak pengurangannya,” tambahnya.

Kata Bima, paling utama menciptkan dan membangkitkan suasana disetiap daerah, untuk ada komitmen pemerintah dalam pengendalian tembakau. Dalam bentuk kepedulian publik dan edukasi, termasuk mencegah perokok pemula.

“Hal ini harus kita kawal dan sinergitaskan untuk mencegah peningkatan perokok di kalangan anak muda,” tambahnya.

Pengendalian Rokok Di Masyarakat

Sedangkan, Ketua Umum Adinkes M Subuh mengatakan, stunting masih menjadi masalah besar di Indonesia, berdasarkan survei dilakukan terjadi penurunan yang tidak begitu signifikan dari harapan 14 persen. 

“Kalau kita melihat kasus stunting dan melihat survei Kementerian Keuangan bahwa rokok adalah konsumsi kedua terbesar setelah makanan,” kata Subuh.

“Artinya kalau kita bisa mengendalikan rokok, maka kita juga bisa mengendalikan stunting,” tambahnya.

Dimana dua interaksi kegiatan program ini bisa berjalan baik di daerah, hampir setiap tahun Adinkes membuat momen pertemuan, pelatihan, inflementasi. Hingga pilot projek dibebeerapa daerah dan apresiasi ke daerah yang melakukan pencegahan terhadap rokok.

“Tahun lalu kita berikan desa bebas asap rokok di rumah, dan tahun ini kita berikan kepada Kota dan Kabupaten dalam pengendalian rokok,” katanya.

Upaya Penurunan Angka Stunting

Sementara itu, sambutan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dibacakan Dirut RS Jiwa Grhasia Yogyakarta Ahmad Ahadi mendukung, upaya penanganan stunting di Indonesia melalui kegitaan pentaloka nasional. Kegiatan ini merupakan respon tantangan kesehatan yang cukup besar. Tetapi juga memfasilatasi peningkatan kapasitas bagi dinkes diberbagai daerah.

“Ini bukti nyata dari semangat kolaborasi kita dalam membangunan kesehatan generasi bangsa,” imbuhnya.

Stunting menjadi masalah serius, berdasarkan survei kesehatan di Indonesia dari Kemenkes. Kasus angka stunting nasional masih berada di 21,5 persen. Masih lebih tinggi dibandingkan target mencapai 14 persen pada tahun 2024.

“Sehingga diindentifikasikan bahwa kita harus bekerja lebih keras dan terarah. Stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik tetapi juga pada perkembangan mental pada generasi penerus bangsa,” imbuhnya.

Dimana di Yogyakarta menerapan komitmen dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam penanganan stunting. Diantaranya komitmen kepemimpinan yang kuat, peningkatan perubahan prilaku dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya memberikan interpensi langsung ke masyarakat, peningkatan ketahanan pangan dan gizi dan penguatan sistem data dan inovasi.

“Langkah ini adalah bagian dari upaya besar menciptakan generasi yang sehat dan siap bersaing dimasa depan,” tukasnya.