KPK Buka Peluang Jerat Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo dalam Kasus TPPU

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo terancam terjerat kasus pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Mantan politisi Gerindra tersebut, sebelumnya telah divonis bersalah dalam kasus suap izin ekspor benih lobster. Bahkan dalam putusan banding, hukumannya iperberat menjadi 9 tahun penjara.

“Kami pelajari dulu putusan secara utuhnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.com

Karena  KPK juga masih menunggu sikap terdakwa Edhy Prabowo dalam putusan banding tersebut. Apakah Edhy Prabowo akan kembali mengajukan kasasi atau menerima sesuai putusan banding.

“Apakah sama dari fakta-fakta dari di pengadilan negeri, atau kah ada fakta-fakta baru atau kah ada kemungkinan yang bisa dikembangkan lebih lanjut ke pasal-pasal lain atau pun penerapan undang-undang lain seperti tindak pidana pencucian uang,” imbuhnya.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya memperberat hukuman Edhy Prabowo menjadi 9 tahun penjara ditingkat banding. Edhy terbukti melakukan suap izin ekspor benih lobster

Sebelumnya pada tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidanan Korupsi Jakarta Pusat, Edhy Prabowo divonis 5 tahun penjara. Hukuman tingkat pertama lebih rendah dari putusan tingkat banding yang memperberat Edhy saat ini.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama sembilan tahun,” kata Ketua Majelis Hakim di Tingkat Banding Haryono dikutip dari laman situs MA, Kamis (11/11/2021).

Selain pidanan badan, Edhy Prabowo harus pula membayar denda mencapai Rp400 juta, subsider enam bulan kurungan penjara.

Edhy Prabowo juga harus membayar uang pengganti mencapai Rp9,68 miliar dan US$77 ribu. Pembayaran uang pengganti dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Suara.com