KPK Tetapkan Tengin Baru IKN Sebagai Desa Antikorupsi 2023, Launching Akhir November

PENAJAM, Inibalikpapan.com – Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi Tahun 2023 oleh KPK.

Ditetapkannya sebagai Desa Antikorupsi setelah melalui seleksi panjang dari 81 desa yang ada di 22 provinsi yang sebelumnya masuk dalam daftar nominasi untuk tahun ini

Sebagai tahapan akhir, Desa Antikorupsi ini akan di launching pada akhir November 2023 mendatang di Kantor Desa Tengin baru. Desa Tengin Baru bagian dari Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Rencana launching Desa Antikorupsi yang di pusatkan di Desa Tengin Bagu dibahas dalam rapat Pemerintah Kabupaten PPU dengan KPK melalui zoom meeting,Jumat, (1/9/2023)
.
Rapat dipimpin Ketua Tim Penilaian Desa Antikorupsi KPK Nurtjahyadi dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Tohar didampingi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Nurtjahyadi mengatakan, dipilihanya Desa Tengin Baru telah melalui berbagai pertimbangan yang panjang. Diantaranya tentang masyarakatnya, kemudian tentang budaya lokalnya dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.
.
Selain itu, lokasi itu diharapkan memang yang bisa mengakomodir semua wilayah di Indonesia. Karena jika launching di lakukan di Aceh perhitungannya maka yang di Papua akan terlalu jauh.

Kemudian jika dilakukan di Maluku maka yang di Aceh atau Sumatera Utara dan  daetah lainnya. Sehingga diambil garis lurus yang menjadi pilihan nominasinya diantaranya yaitu Provinsi Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
.
“Setelah melalui pertimbangan lebih lanjut akhirnya desa tengin baru kabupaten PPU kita tetapkan sebagai kabupaten Antikorupsi 2023 ini mewakili Kaltim,” jelas dia.

Kata dia, program Desa Antikorupsi tersebut dalam prosesnya melalui empat tahapan, masing-masing tahap observasi yaitu terkait kesiapan desa dalam memenuhi indikator desa Antikorupsi

Tahapan bimtek yaitu terkait tahap pembinaan dan penyampaian materi dari KPK , kemudian tahapan penilaian yaitu terkit pembuktian pemenuhan syarat sebagai desa antikorupsi sekaligus penilaian bersama kemendes PDTT, kemenkeu dan Kemendagri.

Sementara tahapan awarding adalah pengadugerahan desa Antikorupsi oleh ketua KPK, kemendes PDTT, kemenkeu, Kemendagri dan gubernur.
.
“Saat ini kita sudah masuk pada tahapan Bimtek dan menuju penilaian tahap akhir yaitu launching yang merupakan penganugerahan Desa antikorupsi tersebut, ” ujarnya
.
Sementara Tohar menuturkan, pihaknua terus melakukan konsolidasi terkait rencana launching Desa Antikorupsi di Desa Tengin Baru agar dapat mengidentifikasi mulai waktu, dari tempat hingga sarana dan prasarana pada kegiatan.
.
“Prinsip dasarnya kami upayakan untuk bisa men-support semaksimal mungkin apa menjadi hajat kita semua yang diinisiasi oleh bapak dan Ibu dari KPK,” ujarnya

“Yang jelas terkait dengan agenda kegiatan ini mudah-mudahan apa yang kita upayakan bisa tercapai untuk memfasilitasi kaitannya dengan kegiatan launching Desa anti korupsi di Kabupaten PPU nantinya,” ucapnya. (HumasPPU).