Kukuhkan Semangat Bhineka, Kesbangpol Bangkitkan Pembauran Kebangsaan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan mengajak semua elemen masyarakat untuk bekerja sama mengembangkan pembauran kebangsaan.

Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan melalui Kabid Kesbang Badan Kesbangpol Balikpapan, Purwantoro mengatakan, Forum Pembauran kebangsaan (FPK) merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

Proses Pembauran Kebangsaan, pada pelaksanaannya meliputi kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai suku, etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian. Hal ini untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas, ras, suku dan etnis masing-masing.

“Harus kita sadari Pembauran Kebangsaan merupakan komitmen bangsa dalam mengukuhkan semangat kebhinnekaan agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga,” ujarnya, Sabtu (18/11/2023).

Pembauran kebangsaan saat ini menjadi amat penting. Dapat dilihat keadaan di tengah masyarakat saat ini, melemahnya persatuan dan kesatuan bangsa yang ditandai dengan mudahnya masyarakat

terprovokasi dan termakan isu-isu yang menyesatkan yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara terutama juga disebabkan berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat, yang menyebabkan arus informasi dan komunikasi yang mudah dan cepat.  Oleh karena itu, pembauran kebangsaan harus terus digelorakan dan diperjuangkan secara sungguh-sungguh, sehingga dapat menekan konflik dan potensi konflik yang terjadi.

Kata Purwantoro, FPK mempunyai peranan strategis dalam menjaga persatuan dalam kebhinnekaan. Kota Balikpapan sudah sejak dahulu terbiasa dengan perbedaan suku, etnis namun tetap dapat berdampingan dengan damai. 

“Masyarakat Kota Balikpapan merupakan masyarakat yang cinta damai, saling menghormati satu sama lain dan itu bukan slogan saja tapi nyata yang kita rasakan hingga saat sekarang ini,” jelasnya.

Kehadiran FPK sangat dibutuhkan untuk menjaga kondusifitas ditengah masyarakat yang sangat rentan terhadap konflik. Perlu pembauran antar suku agar fanatisme kesukuan tidak memicu konflik. Sekecil apapun persoalan sosial harus segera terselesaikan agar tidak menjadi besar.

“Saya mengajak kepada segenap pengurus dan anggota Forum Pembauran Kebangsaan untuk dapat berkomitmen dan menjalankan tugasnya dalam menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan,” ajaknya.

Termasuk menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat, menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan, dan rekomendasi kepada bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan. 

“Itulah peran strategis forum ini sebagai salah satu wujud bakti kita kepada masyarakat, bangsa dan negara,” akunya.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama tak lama lagi menjelang tahun politik, untuk itu perlu saya ingatkan, FPK untuk tetap sebagai forum menjaga kondisifitas daerah, negara dan bangsa, jangan sampai terlibat dalam politik praktis, FPK seperti yg saya katakan tadi punya peran strategis untuk menjaga Balikpapan tetap damai dan kondusif. 

“Mari kita bersama membangun Kota Balikpapan menuju madinatul Iman,” tutupnya.

Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Balikpapan, Abdul Rachim. “Saya lihat ini bagus dan bernilai positif agar bisa menunjukkan jati diri Kota Balikpapan,” kata Ketua Lembaga Budaya dan Adat (LBAK) Kutai ini.

Ia menyampaikan agar wawasan kebangsaan cinta tanah air ini dapat menjadi Peraturan Daerah (Perda) maka diperlukan membuat draftnya.  “Kita harus mulai membuat draft, artinya apa yang dilakukan teman-teman dewan ini sudah sangat luar biasa,” ujarnya.

Meski demikian, ia menambahkan perlu adanya kolaborasi dengan kampus-kampus yang ada di Kaltim ditingkat universitas. 

“Di sini kita punya Universitas Mulawarman (Unmul) dan lainnya, mungkin tinggal dikolaborasikan saja. Artinya DPRD kalau sudah berbicara sejarah dan budaya gelontorkan yang besar dong anggarannya jangan separuh-separuh. Gedung kesenian hidupkan lagi, kembalikan ke khitahnya. Itu baru jos,” harapannya.

Ia menyarankan agar pembahasan sejarah ini jangan sampai dipotong atau adanya yang dihilangkan kebenarannya demi kepentingan, ini tidak boleh. 

“Sejarah tidak boleh dipotong atau dihilangkan demi kepentingan ini nggak boleh, karena yang membaca adalah anak cucu kita. Jadi harus menjadi rangkaian satu kesatuan, dari masa lalu, kekinian dan untuk masa depan,” imbuhnya.

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.