Kutai Kertanegara dan Delapan Daerah Lainnya Siap Gelar PSU

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Sembilan daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Kutai Kertanegara, dipastikan siap melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, dalam Rapat Persiapan PSU yang digelar di Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (11/4/2025).

PSU dijadwalkan digelar pada 16 dan 19 April 2025. Parigi Moutong akan melaksanakan lebih awal pada 16 April, sementara delapan daerah lainnya—Kutai Kertanegara, Banjarbaru, Serang, Pasaman, Tasikmalaya, Empat Lawang, Gorontalo Utara, dan Bengkulu Selatan—akan melaksanakan PSU secara serentak pada 19 April 2025.

“Kami mengapresiasi kesiapan seluruh pemerintah daerah yang sudah mencapai 99 persen. Ini menunjukkan komitmen kuat untuk menyukseskan PSU demi menjaga kualitas demokrasi di daerah,” ujar Ribka dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan

Mitigasi Cuaca Buruk dan Kesiapan Aparat

Dalam arahannya, Ribka menekankan pentingnya mitigasi terhadap tantangan teknis, termasuk potensi cuaca ekstrem. Ia meminta seluruh daerah melakukan koordinasi intensif dengan BMKG dan BPBD guna mengantisipasi gangguan yang bisa menghambat distribusi logistik maupun proses pemungutan suara.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Izin Dicabut, Dokter Tersangka Pemerkosa Keluarga Pasien Bakal Tidak Bisa Praktek Seumur Hidup

Pengamanan juga menjadi perhatian utama. TNI-Polri, bersama KPU dan Bawaslu, telah menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal PSU agar berlangsung aman dan tertib.

Imbauan untuk Legowo dan Menjaga Stabilitas

Wamendagri juga mengimbau semua peserta Pilkada, termasuk calon kepala daerah dan tim sukses, untuk bersikap dewasa dan legowo menerima hasil PSU. Ia mengingatkan bahwa konflik berlarut-larut hanya akan merugikan masyarakat karena dapat menghambat pelayanan publik dan program pembangunan daerah.

“Jika setiap hasil terus digugat, proses pemerintahan akan terganggu. Mari kedepankan semangat demokrasi yang sehat dan bermartabat,” tegasnya.

Fokus pada Kualitas Pilkada

Ribka menutup pernyataannya dengan menyerukan agar PSU kali ini menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat integritas demokrasi lokal. Ia menekankan pentingnya pengawasan, pembinaan, dan pelaksanaan PSU secara transparan dan profesional.

“Kita tidak ingin PSU terus berulang. Pilkada harus menjadi instrumen demokrasi yang kuat dan terpercaya,” pungkasnya.