Lebaran 2025 : Daya Beli Lemah, Jumlah Pemudik Turun

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kesulitan ekonomi yang semakin dirasakan masyarakat, termasuk kelas menengah.

Hal ini terlihat dari, jumlah pemudik Lebaran 2025 turun 24% dibanding tahun lalu, dari 193,6 juta menjadi 146,48 juta orang (data Kementerian Perhubungan).

Kemudian, perputaran uang pada Idulfitri 2025 yang diprediksi hanya Rp137,975 triliun, lebih rendah dari Rp157,3 triliun pada 2024 (data KADIN).

Puan mendesak bantuan sosial (Bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) segera disalurkan tanpa hambatan birokrasi agar rakyat bisa menghadapi Lebaran dengan lebih tenang.

“Pastikan rakyat bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga wajar. Jangan biarkan masyarakat kesulitan di tengah melonjaknya harga sembako,” ujarnya, dikutip dari laman DPR.

 Puan juga meminta Pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok yang terus melonjak menjelang Lebaran 2025.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Teman Semasa Kuliah Presiden Jokowi Jawab Soal Ijasah Palsu, “Wong Kita Itu Sama-sama Kuliah”

Menurutnya, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan harus menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak semakin terbebani.

“Kenaikan harga sembako jelang Lebaran harus segera dikendalikan. Pemerintah perlu bertindak cepat dan efektif agar rakyat tidak semakin tercekik dengan harga kebutuhan pokok yang meroket,” imbuhnya

Lonjakan harga beras, minyak goreng, gula, dan telur telah terjadi di berbagai daerah seperti Kabupaten Lebak dan Makassar.

Puan menilai bahwa kenaikan harga bukan hanya disebabkan oleh tingginya permintaan, tetapi juga oleh faktor seperti, kurangnya pengawasan distribusi, sehingga pasokan terhambat dan membuka celah bagi spekulan.

Lalu, tingginya biaya logistik dan gangguan suplai akibat cuaca buruk dan minimnya intervensi Pemerintah dalam stabilisasi harga.

Dorong Operasi Pasar dan Pengawasan Ketat

Puan menegaskan bahwa tanpa langkah konkret dari Pemerintah, daya beli masyarakat akan terus melemah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia mendesak pemerintah dan aparat berwenang untuk memastikan tidak ada penimbunan bahan pokok yang merugikan rakyat.

“Operasi pasar murah harus diperbanyak di seluruh wilayah, terutama di daerah dengan lonjakan harga signifikan. Jangan hanya sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat kecil,” kata Puan.