Lima Komisioner Bawaslu Kalsel Dilaporkan ke DKPP, Apa Akar Masalahnya?

BANJARMASIN, inibalikpapan.com – Tim hukum pasangan calon Bupati Banjar, Syaifullah Tamliha–Habib Ahmad Bahasyim, melaporkan seluruh komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin (11/11).

Mereka mengambil langkah ini setelah menemukan indikasi ketidakkonsistenan Bawaslu Kalsel dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran Pilkada di Kabupaten Banjar.

Muhammad Rusdi, kuasa hukum pasangan calon tersebut, menjelaskan bahwa Bawaslu Kalsel seharusnya langsung menangani laporan dugaan pelanggaran yang mereka ajukan. Namun, laporan itu justru terlimpah ke Bawaslu Banjar, tidak seperti kasus di Pilwali Banjarbaru yang Bawaslu Kalsel tangani secara langsung.

“Kami melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan seluruh Komisioner Bawaslu Provinsi Kalsel ke DKPP. Yang kami laporkan adalah pengaduan dan pelaporan dugaan pelanggaran Paslon Bupati Banjar Saidi Mansyur atau Paslon Manis. Ini berbeda penanganannya dengan kasus di Pilwali Banjarbaru,” jelas Rusdi, melansir dari kbk.news, jaringan inibalikpapan.com.

Rusdi menegaskan bahwa perlakuan tidak konsisten dalam penanganan laporan ini melanggar kode etik. Sesuai Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Selain meminta DKPP mengabulkan pengaduan mereka, tim hukum Paslon Tamliha – Bahasyim memohon DKPP menyatakan seluruh komisioner Bawaslu Kalsel melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Mereka juga meminta pemberhentian tetap bagi ketua dan anggota Bawaslu Kalsel, serta putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) apabila DKPP berpendapat lain.

Sampai berita ini turun, Ketua Bawaslu Kalsel, Aris Mardiono, belum memberikan tanggapan atas laporan ke DKPP. Upaya konfirmasi melalui telepon beberapa kali, namun belum berhasil terhubung.